Tinjauan hukum pidana Islam terhadap putusan Nomor 1/Pid.Sus/2016/PN Pts tentang delik turut serta dalam tindak pidana persetubuhan anak

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Arum, Ovi Dyatarani Mulyaning (2019) Tinjauan hukum pidana Islam terhadap putusan Nomor 1/Pid.Sus/2016/PN Pts tentang delik turut serta dalam tindak pidana persetubuhan anak. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Ovi Dyatarani Mulyaning Arum_C93215079.pdf
Download (1MB)

Abstract

Skripsi yang berjudul tinjauan hukum pidana Islam terhadap putusan Nomor 1/Pid.Sus/2016/PN Pts tentang delik turut serta dalam tindak pidana persetubuhan anak ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap putusan Nomor 1/Pid.Sus/2016/PN Pts tentang delik turut serta dalam tindak pidana persetubuhan anak serta bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hukum hakim putusan Nomor 1/Pid.Sus/2016/PN Pts tentang delik turut serta dalam tindak pidana persetubuhan anak. Data penelitian dikumpulkan menggunakan teknik dokumentasi. Selanjutnya, data diolah dan dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif untuk diambil kesimpulan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hakim menjatuhkan hukuman selama 3 (tiga) tahun penjara dalam putusan Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 1/Pid.Sus/2016/PN Pts berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan yaitu pelaku berjumlah 4 (empat) pemuda melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap seorang anak berusia 16 tahun. Dalam hal ini, hakim lebih memilih menggunakan pasal 287 ayat (1) KUHP sebagai lex generalis daripada pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagai lex spesialis. Putusan hakim tersebut kurang tepat karena mengesampingkan asas lex spesialis derogate lex generalis. Hukuman dalam putusan Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 1/Pid.Sus/2016/PN Pts juga tidak sesuai dengan hukum pidana Islam karena hakim menjatuhkan hukuman sangat ringan yakni ta’zir dengan penjara selama tiga tahun. Ketidaksesuaian tersebut karena dalam hukum pidana Islam, perbuatan turut serta secara langsung dalam jarimah hudud yang dilakukan para terdakwa seharusnya diancam dengan hukuman hudud. Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka kepada para penegak hukum terutama hakim, sebaiknya dalam mempertimbangkan suatu perkara diharapkan agar lebih kritis, teliti dan bijaksana sehingga adil dalam menentukan hukuman serta kepada masyarakat diharapkan agar lebih meningkatkan kewaspadaannya dalam menjaga dan memastikan anak selalu melakukan kegiatan yang positif.