This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Hasanah, Annisa Wahidatul (2019) Tinjauan hukum Islam terhadap penggunaan pasal 19f PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan oleh hakim Pengadilan Agama Mojokerto sebagai pertimbangan hukum dalam memutus perkara perceraian. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.
Text
Annisa Wahidatul Hasanah_C91215042.pdf Download (2MB) |
Abstract
Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Pasal 19f PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Oleh Hakim Pengadilan Agama Mojokerto Sebagai Pertimbangan Hukum Dalam Memutus Perkara Perceraian” merupakan penelitian pustaka yang bertujuan untuk menjawab rumusan masalah, bagaimana penggunaan pasal 19f PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan oleh hakim Pengadilan Agama Mojokerto sebagai pertimbangan hukum dalam memutus perkara perceraian?. Serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penggunaan pasal 19f PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan oleh hakim Pengadilan Agama Mojokerto sebagai pertimbangan hukum dalam memutus perkara perceraian. Penelitian ini merupakan jenis peneitian pustaka (library research). Teknik yang di gunakan dalam pengumpulan data penelitian pustaka ( library research) ini adalah data penelitian yang dihimpun dari telaah teks dan wawancara dengan ketiga hakim Pengadilan Agama Mojokerto. Kemudian data yang telah terkumpul dianalisis dengan metode analisis deskriptif dengan pola pikir deduktif. yakni menggambarkan hasil penelitian secara sistematis dari hasil telaah teks dan wawancara, kemudian penulis kemukakan secara khusus dengan memberikan pemecahan persoalan dengan hasil riset terhadap putusan-putusan hakim perkara perceraian yang pertimbangan dan dasar hukumnya menggunakan pasal 19F PP Nomor 9 Tahun 1975. Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa: Pertama, penggunaan pasal 19f ini oleh hakim di jadikan sebagai pokok alasan perceraian. Karena pada pasal ini sangat mudah untuk di buktikan dengan cara ketika pasangan suami istri terjadi perselisihan dan tidak dapat di rukunkan kembali. Kedua, adapun dalam penggunaan pasal ini, hakim berpendapat karena adanya kemadharatan harus di cegah dan kebaikan yang harus di datangkan. Perselisihan rumah tangga dalam hukum Islam dapat di jadikan sebagai alasan perceraian apabila hal ini terjadi secara terus-menerus dan tidak berujung pada penyelesaian sekalipun sudah di lakukan perdamaian dari suami dan istri. Sesuai dengan penelitian ini maka penggunaan pasal 19f PP Nomor 9 Tahun 1975 oleh hakim tidak bertentangan dengan hukum Islam. Oleh sebab itu, maka di sarankan kepada pasangan suami istri pada khususnya dan masyarakat pada umumnya bahwasannya perselisihan janganlah dijadikan sebagai alasan pokok dalam mengajukan perkara perceraian. Karena, setiap perselisihan bisa di selesaikan dengan cara memaafkan tidak harus dengan cara perceraian.
Statistic
Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.
Item Type: | Thesis (Undergraduate) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Creators: |
|
||||||
Subjects: | Hukum Islam Perkawinan |
||||||
Keywords: | Perselisihan Perkawinan; perceraian | ||||||
Divisions: | Fakultas Syariah dan Hukum > Hukum Keluarga Islam | ||||||
Depositing User: | Hasanah Annisa Wahidatul | ||||||
Date Deposited: | 24 Jul 2019 08:14 | ||||||
Last Modified: | 24 Jul 2019 08:14 | ||||||
URI: | http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/32726 |
Actions (login required)
View Item |