Analisis hukum pidana Islam terhadap tindak pidana Perdagangan Orang dalam Pengadilan Negeri Sleman Nomor 365/Pid.Sus/2018/PN/Smn

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Sakinah, Mar'atus (2019) Analisis hukum pidana Islam terhadap tindak pidana Perdagangan Orang dalam Pengadilan Negeri Sleman Nomor 365/Pid.Sus/2018/PN/Smn. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Mar’atus Sakinah_C73214053.pdf
Download (2MB)

Abstract

Skripsi dengan judul Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Putusan Pengadilan Sleman Nomor 365/Pid.Sus/2018/PN.Smn adalah hasil penelitian kepustakaan untuk menjawab pertanyaan bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara tindak pidana perdagangan orang (Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 365/Pid.Sus/2018/PN.Smn) serta bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap sanksi hukum pertimbangan hakim dalam direktori Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 365/Pid.Sus/2018/PN.Smn. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui tehnik wawancara dan dokumentasi. Kemudian, data dianalisis dengan metode deskriptif yaitu suatu tehnik memberikan gambaran masalah dan norma hukumnya. Kesimpulannya diambil dengan logika deduktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bagi terdakwa yaitu pertimbangan yuridis yang berupa dakwaan, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, pasal-pasal peraturan hukum pidana.Serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan. Setelah Hakim memeriksa semua bukti-bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim memutuskan untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa, pidana penjara selama 1 tahun karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan pasal 296 KUHP dengan menggunakan dakwaan alternatif ketiga. Tidak menggunakan pasal 2 dan pasal 12 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan tindak pidana perdagangan orang sebagai dakwaan primernya. Dalam hukum pidana Islam, Keputusan hakim tersebut sudah sesuai, karena termasuk hukuman/jarimah ta’zir dan tidak ada ketentuan nas yang mengatur secara eksplisit tentang kadar/ketentuan hukuman bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang, sehingga dalam menjatuhkan hukuman diberikan sepenuhnya kepada hakim. Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan kepada hakim dalam kasus ini dan kasus sejenis agar hakim menggunakan ketentuan pasal 2 dan pasal 12 Undang-Undang Nomor 21 Thaun 2007 tentang Pemberantasan Tindak PIdana Perdagangan Orang sebagai lex spesialis daripada KUHP (lex generalis). Agar sanksi yang dijatuhkan memberikan efek jera, sekaligus mengurangi perbuatan yang menuju maksiat atau perbuatan yang dilarang hukum dan agama.