Tinjauan Yuridis dan Fikih Siyasah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 16/PUU-XVI/2018 tentang Pengujian Undang-Undang Pasal 245 Ayat (1) UU No. 2 Tahun 2018

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Boiliya, Novindi (2019) Tinjauan Yuridis dan Fikih Siyasah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 16/PUU-XVI/2018 tentang Pengujian Undang-Undang Pasal 245 Ayat (1) UU No. 2 Tahun 2018. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Novindi Boiliya_C95215096.pdf
Download (2MB)

Abstract

Skripsi ini merupakan hasil penelitian normatif tentang “Tinjauan Yuridis dan Fikih Siyasah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 16/PUU-XVI/2018 Tentang Pengujian Undang-Undang Pasal 245 Ayat (1) UU No. 2 Tahun 2018”. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua rumusan masalah, yaitu: bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan No. 16/PUU-XVI/ 2018 Tentang Pengujian Undang-Undang Pasal 245 Ayat (1) UU No. 2 Tahun 2018, serta bagaimana Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 16/PUU-XVI/2018 Tentang Pengujian Undang-Undang Pasal 245 Ayat (1) UU No. 2 Tahun 2018. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, yaitu penelitian yang objek kajiannya meliputi norma atau kaidah dasar, asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, perbandingan hukum, doktrin dan yurisprudensi. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan bahan menggunakan teknik library research (studi kepustakaan). Bahan dianalisis menggunakan analisis kualitatif kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai objek peneltian secara sistematis, faktual dan akurat mengenai syarat dari objek. Selanjutnya, bahan tersebut diolah dan dianalisis menggunakan teori hukum positif dan hukum Islam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi No. 16/PUU-XVI/2018 muncul karena masyarakat merasa hak konstitusionalnya dirugikan atas keberadaan UU MD3 terbaru dan terdapat beberapa pasal yang bermasalah salah satunya Pasal 245 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2018 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3). Pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 16/PUU-XVI/2018 menjelaskan bahwa norma yang terkandung dalam Pasal 245 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2018 Tentang MD3 tidak sesuai dengan hakikat pemberian hak imunitas terhadap anggota DPR serta tidak sejalan dengan tugas, fungsi dan kewenangan. Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Sehingga dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian, yakni dengan merevisi bunyi dari Pasal 245 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2018 Tentang MD3. Dalam kajian fikih siyasah pasal tersebut tidak memenuhi prinsip jalb al-masalih dan daf’ al-mafasid (mengambil maslahat dan menolak kemudaratan) dalam pembahasan al-sultah al-tasyri’iyah. Hal tersebut terlihat bahwa setelah kemunculan pasal tersebut terjadi perdebatan dikalangan masyarakat sehingga perundang-undangan tersebut tidak berjalan dan diterima baik oleh masyarakat. Penulis berharap sebagai lembaga perwakilan rakyat yang memegang amanah dari rakyat diharapkan DPR lebih mengerti situasi dan kondisi rakyatnya sehingga bias adil dalam membuat Undang-Undang sehingga dapat diterima dan berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang diharapkan terlebih peraturan yang mengatur tentang kelembagaannya sendiri. Serta dapat menerapkan mekanisme legislative preview yang mana menguji RUU sebelum sah menjadi UU sehinggan tidak sampai terjadi pengujian ke MK.