This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Arifin, Syamsul (2015) ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBATALAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SUMENEP NO:590/PDT.G/2013/PA.SMP OLEH PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA NO:469/PDT.G/2013/PTA.SBY TENTANG CERAI TALAK. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.
|
Text
Cover.pdf Download (129kB) | Preview |
|
|
Text
Abstrak.pdf Download (168kB) | Preview |
|
|
Text
Daftar Isi.pdf Download (226kB) | Preview |
|
|
Text
Bab 1.pdf Download (520kB) | Preview |
|
|
Text
Bab 2.pdf Download (420kB) | Preview |
|
|
Text
Bab 3.pdf Download (363kB) | Preview |
|
|
Text
Bab 4.pdf Download (450kB) | Preview |
|
|
Text
Bab 5.pdf Download (202kB) | Preview |
|
|
Text
Daftar Pustaka.pdf Download (146kB) | Preview |
Abstract
Permasalahan yang dibahas di dalamnya adalah apa dasar hukum dan pertimbangan Majelis Hakim Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam pembatalannya terhadap putusan Pengadilan Agama Sumenep, dan bagaimana analisis secara yuridis mengenai pembatalan putusan yang dilakukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah kualitatif dan bersikap deskriptif analitis, dengan begitu penulis berupaya menjelaskan serta menganalisa putusan yang ada yang terdapat di lapangan dengan obyektif dan sistematis. Berikut penyajian data dengan wawancara kepada Majelis Hakim Agama Surabaya dan memelajari berkas putusan. Adapun untuk mempermudah mengambil kesimpulan dari hasil analisa putusan, maka pola pikir deduktif sangat relevan untuk diuraikan sebagai alat tinjau dari kerangka teoritis perihal analisa yuridis yang membahas advokat. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pembatalan putusan yang dilakukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya terhadap Pengadilan Agama Sumenep tersebut didasarkan pada ketentuan yang terdapat dalam pasal 4 ayat 1 dan pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang pada intinya memuat dua hal, yakni: pertama, kewajiban untuk melaksakan sumpah di sidang terbuka pengadilan tinggi diwilayah domisili hukumnya. Dan kedua, adalah kewajiban untuk advokat menjadi anggota organisasi advokat agar bisa menjalankan profesinya. Berikut juga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berdasar pada keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/P.UU-VII/2009 yang intinya sumpah advokat harus tetap dilakukan oleh Pengadilan Tinggi tanpa melihat dari organisasi mana advokat berasal. Permasalah di atas bahwa secara yuridis dalam pemeriksaan perkara hendaklah memeriksa kedudukan hukum (legal standing) para pihak dalam menjalani perkara. Berikut juga advokat yang telah diberi kuasa oleh para pihak. Harus dilihat apakah kuasa tersebut memiliki kedudukan hukum. Jika syarat formil tidak terpenuhi maka materiil tidak relevan lagi untuk diperiksa.
Statistic
Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additional Information: | Darmawan | ||||||
| Creators: |
|
||||||
| Subjects: | Cerai Gugat Hukum Islam > Perkawinan Talak |
||||||
| Keywords: | Yuridis ; Cerai; Talak | ||||||
| Divisions: | Fakultas Syariah dan Hukum > Hukum Keluarga Islam | ||||||
| Depositing User: | Mr. Suprapto Suprapto | ||||||
| Date Deposited: | 14 Jan 2016 14:39 | ||||||
| Last Modified: | 18 Jan 2016 14:23 | ||||||
| URI: | http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/3291 |
Actions (login required)
 |
View Item |
