Analisis Yuridis dan Maṣlaḥah Mursalah terhadap pencabutan Surat Edaran Komisi Penyiaran Indonesia Nomor: 225/K/KPI/31.2/04/2017: studi putusan mahkamah agung no. 343 K/TUN/2018

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Mat, Bahri (2019) Analisis Yuridis dan Maṣlaḥah Mursalah terhadap pencabutan Surat Edaran Komisi Penyiaran Indonesia Nomor: 225/K/KPI/31.2/04/2017: studi putusan mahkamah agung no. 343 K/TUN/2018. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Mat Bahri_C05215022.pdf
Download (1MB)

Abstract

Skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis dan Maṣlaḥah Mursalah Terhadap Pencabutan Surat Edaran Komisi Penyiaran Indonesia Nomor: 225/K/KPI/31.2/04/2017 (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 343 K/TUN/2018)” adalah hasil penelitian pustaka untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana tinjauan yuridis terhadap putusan Mahkamah Agung No. 343 K/TUN/2018 Tentang Pencabutan Surat Edaran Komisi Penyiaran Indonesia Nomor: 225/K/KPI/31.2/04/2017 dan bagaimana tinjauan maṣlaḥah mursalah terhadap pencabutan Surat Edaran Komisi Penyiaran Indonesia Nomor: 225/K/KPI/31.2/04/2017. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang menggunakan data-data dari buku maupun kitab yang sesuai dengan pokok masalah yang dikaji. Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif, disebut kualitatif karena datanya bersifat verbal, dan disebut deskriptif karena menggambarkan atau menjelaskan secara sistematis fakta dan karakteristik objek yang diteliti secara cermat. Dalam penelitian ini, menggunakan pola pikir deduktif yaitu memaparkan teori maṣlaḥah mursalah untuk menganalisis terhadap dicabutnya Surat Edaran Komisi Penyiaran Indonesia Nomor: 225/K/KPI/31.2/04/2017 sekaligus pertimbangan hakim yang bisa dijadikan rujukan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, ketentuan adanya Surat Edaran (SE) Komisi Penyiaran Indonesia Nomor: 225/K/KPI/31.2/04/2017 sebagai bentuk jawaban problematika yang ada di masyarakat dalam ranah penyiaran dengan banjirnya pengaduan melalui Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). KPI dalam membuat SE telah melampaui kewenangan yang ditetapkan oleh Undang-undang. KPI berwenang mengawasi segala hal yang berkaitan dengan penyiaran, namun dalam ranah pembuatan SE yang terkait dengan pemilu harus melibatkan lembaga negara lain. Minimal harus berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) atas dasar kewenangan lintas sektoral. Kedua, SE yang dikeluarkan oleh KPI sebagai bentuk maṣlaḥah yang mengutamakan kepentingan publik, bukan kepentingan kelompok atau golongan. Dari segi eksistensi, maṣlaḥah tersebut tergolong mursalah dikarenakan tidak adanya aturan spesifik yang mengatur tentang larangan penayangan iklan, mars, dan himne partai politik di luar masa kampanye atas pencabutan SE tersebut oleh Mahkamah Agung (MA). Kepada lembaga negara independen dalam membuat aturan seharusnya mempertimbangkan dampak eksternal yang terjadi, meski pemberlakuan aturan tersebut dalam ruang lingkup internal. Adanya aturan yang dibuat tetap mendasarkan kemaslahatan publik yang tidak mengesampingkan madharat kepada perorangan atau lembaga negara lain.