Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Pembinaan Kegiatan Keagamaan Dan Aliran Sesat Di Jawa Timur

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Anggraini, Rani Tika (2019) Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Pembinaan Kegiatan Keagamaan Dan Aliran Sesat Di Jawa Timur. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Rani Tika Anggraini_C95215063y.pdf
Download (770kB)

Abstract

Skripsi yang berjudul “Analisis Fiqh Siya>sah Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pembinaan Kegiatan Keagamaan dan Aliran Sesat di Jawa Timur” ini merupakan hasil penelitian pustaka yang bertujuan untuk menjawab dua rumusan masalah : 1) Bagaimana Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pembinaan Kegiatan Keagamaan dan Aliran Sesat di Jawa Timur?. 2) Bagaimana analisis fiqh siya>sah Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pembinaan Kegiatan Keagamaan dan Aliran Sesat di Jawa Timur?.
Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan metode kualitatif dan juga menggunakan pendekatan Perundang-undangan (statute approach) dalam menjabarkan data tentang Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 55 Tahun 2012. Selanjutnya data tersebut diananlisis menggunakan teori hukum Islam yaitu, fiqh siyasah.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pembinaan Kegiatan Keagamaan dan Aliran Sesat di Jawa Timur ini perlu mempertimbangkan dengan undang undang diatasnya karena bertentangan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan Gubernur ini tidak menjamin HAM karena telah membatasi individu untuk memeluk Agama sesuai dengan hati nurani. Juga tidak memberikan perlindungan keamanan kepada pemeluk agama minoritas. Berkaitan dengan tinjauan Fiqh Siyasah yaitu Siya>sah Tasyriiyyah, yang terdapat dalam objek kajian Siya>sah Dusturiyah. Siyasah Tasriyyah, adalah lembaga ini merupakan lembaga legislatif negara yang memiliki kekuasaan untuk membuat undang-undang untuk kemaslahatan umat hal ini selaras dengan Gubernur dalam membuat peraturan. Kemudian dalam Dustu>riyyah terdapat Wilayah Al-Hisbah ialah menekankan ajakan untuk perintah terhadap menyerukan kebaikan (ma’ruf) dan mencegah kemungkaran bila muncul hal kemungkaran.
Sejalan dengan kesimpulan di atasa, Penulis mengharapkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pembinaan Kegiatan Keagamaan dan Aliran Sesat di Jawa Timur lebih memperhatikan Peraturan Perundang-undangan diatasnya sesuai dengan hirarki peraturan yang telah ada, juga diharapkan pemerintah lebih memberikan perlindungan Hak Assi Manusia kepada setiap warga negaranya.