This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Ubaidillah, Achmad Maftuh (2015) ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 16K/AG/2010 TENTANG WARIS BEDA AGAMA. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.
|
Text
Cover.pdf Download (118MB) | Preview |
|
|
Text
Abstrak.pdf Download (207kB) | Preview |
|
|
Text
Daftar Isi.pdf Download (138kB) | Preview |
|
|
Text
Bab 1.pdf Download (421kB) | Preview |
|
|
Text
Bab 2.pdf Download (703kB) | Preview |
|
|
Text
Bab 3.pdf Download (287kB) | Preview |
|
|
Text
Bab 4.pdf Download (281kB) | Preview |
|
|
Text
Bab 5.pdf Download (210kB) | Preview |
|
|
Text
Daftar Pustaka.pdf Download (219kB) | Preview |
Abstract
Skripsi yang berjudul “analisis hukum Islam terhadap putusan Mahkamah Agung No:16K/AG/2010 tentang pembagian waris beda agama” ini merupakan hasil penelitian pustaka yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang apa dasar pertimbangan majlis hakim mahkamah Agung dalam menetapkan putusan No: 16K/AG/2010 dan bagaimana analisis hukum terhadap dasar pertimbangan majelis hakim mahkamah agung tentang pembagian harta waris dalam perkawinan beda agama.
Data penelitian ini diperoleh melalui studi pustaka dan studi dokumen. Selanjutnya data tersebut dianalisis dengan metode deskriptif analisis dengan menggunakan pola fikir deduktif yakni menjelaskan secara umum selanjutnya penulis menganalisis tentang dasar-dasar hukum dan aturan-aturan tentang pembagian harta waris dalam kawin beda agama.
Majelis hakim Mahkamah Agung menggunakan pendapat seorang ulama’ Yusuf al-Qarad}awi sebagai dasar dalam memutus perkara ini, dalam pendapatnya Yusul al-Qarad{awi memperbolehkan seorang muslim mendapatkan harta waris dari non muslim, serta majelis hakim menimbang lamanya masa perkawinan antara pewaris dan tergugat selama 18 tahun.
Hasil analisis menyebutkan bahwa majelis hakim mahkamah agung menggunakan pendapat Yusuf al-Qarad}awi yang memperbolehkannya seorang muslim mendapatkan waris dari non muslim, akan tetapi majlis hakim mahkamah agung sebaliknya, memberi waris kepada non muslim dan itu tidak sesuai dengan syariat Islam. Jadi, sangatlah tidak tepat jika majelis hakim mahkamah agung menggunakan pendapat tersebut sebagai dasar pertimbangan dalam memutus perkara tersebut.
Berdasarkan kesimpulan diatas diharapkan agar pemerintah memberikan aturan yang jelas tentang hukum kewarisan, agar di lain waktu tidak terjadi salah penafsiran dalam enetapkan hukum, dan diharapkan kepada para penegak hukum lebih cermat dan lebih berhati-hati dalam menetapkan hukum, supaya tidak terjadi pelanggaran hukum yang berlaku di Indonesia.
Statistic
Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additional Information: | Suis | ||||||
| Creators: |
|
||||||
| Subjects: | Hukum Islam | ||||||
| Keywords: | Hukum Islam; Mahkamah | ||||||
| Divisions: | Fakultas Syariah dan Hukum > Hukum Keluarga Islam | ||||||
| Depositing User: | Users 283 not found. | ||||||
| Date Deposited: | 15 Jan 2016 03:54 | ||||||
| Last Modified: | 29 Jun 2016 06:37 | ||||||
| URI: | http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/3362 |
Actions (login required)
 |
View Item |
