Analisis hukum Islam dan peraturan Bank Indonesia No. 8/19/PBI/2006 terhadap penyisihan penghapusan aktiva produktif pada produk pembiayaan Murabahah di UJKS KSU Jabal Rahmah beralamat jl Melati no. 12 Pulosari Kureksari Waru Sidoarjo

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Lestari, Ayu (2019) Analisis hukum Islam dan peraturan Bank Indonesia No. 8/19/PBI/2006 terhadap penyisihan penghapusan aktiva produktif pada produk pembiayaan Murabahah di UJKS KSU Jabal Rahmah beralamat jl Melati no. 12 Pulosari Kureksari Waru Sidoarjo. Undergraduate thesis, UIN SUNAN AMPEL SURABAYA.

Text
AYU LESTARI_C92215089.pdf
Download (2MB)

Abstract

Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam dan Peraturan Bank Indonesia No. 8/19/PBI/2006 Terhadap Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Pada Produk Pembiayaan Mura<bah{ah di UJKS KSU Jabal Rahmah Beralamat Jl Melati No. 12 Pulosari Kureksari Waru Sidoarjo”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik pengunaan PPAP pada produk pembiayaan Mura<bah{ah di UJKS KSU Jabal Rahmah serta analisis Hukum Islam dan Peraturan Bank Indonesia.
Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung pada objek yang diteliti yaitu Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi Serba Usaha Jabal Rahmah dengan menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya data yang diperoleh disusun dan kemudian dianalisis dengan menggunakan bentuk peneitian deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan serta menjelaskan data yang terkumpul, agar gambaran mengenai objek penelitian secara sistematis dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan fenomena yang diteliti. Dengan pola pikir induktif deduktif yaitu memaparkan terlebih dahulu mengenai mekanisme Pembiayaan Mura<bah{ah dan mekanisme pembentukan penyisihan aktiva produktiv pada pembiayaan Mura<bah{ah di UJKS KSU Jabal Rahmah Kureksari Waru Sidoarjo kemudian dianalisis berdasarkan Hukum Islam fatwa DSN-MUI dan Peraturan Bank Idonesia (PBI) . Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan PPAP yang dilakukan UJKS KSU Jabal Rahmah menggunakan dana dari laba koperasi yang dikurangi dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh pihak koperasi setiap bulannya. Dalam Analisis Hukum Islam pembentukan dana PPAP sudah sesuai dengan Fatwa No. 18/DSN-MUI/IX/2000, sedangkan dalam pembentukan PPAP menggunakan PBI No. 8/19/PBI/2006 pembentukanya kurang sesuai dengan pasal 12 ayat (3) yang seharusnya pembentukan PPAP harus sesuai dengan koletabilitas pembiayaan Mura<bah{ah dan yang ditentukan oleh PBI. Sejalan dengan kesimpulan diatas disarankan kepada pihak UJKS KSU Jabal Rahmah dalam pembentukan PPAP pada pembiayaan Murabah{ah sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan sesuai dengan kolektabilitas pembayaran para nasabah dalam pembiayaan Murabah{ah agar tidak terjadi resiko yang akan ditimbulkan nantinya dan lebih terperincih lagi dalam pembentukan PPAP.