Implementasi Permendagri nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ditinjau dari Maqasid Shari‘ah: Studi di desa Genukwatu kecamatan Ngoro dan desa Jipurapah kecamatan Plandaan kabupaten Jombang

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Aisyah, Siti (2019) Implementasi Permendagri nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ditinjau dari Maqasid Shari‘ah: Studi di desa Genukwatu kecamatan Ngoro dan desa Jipurapah kecamatan Plandaan kabupaten Jombang. Masters thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Siti Aisyah_F52217049.pdf
Download (1MB)

Abstract

Tesis dengan judul “Implementasi Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Ditinjau Dari Maqasid Shari‘ah (Studi Di Desa Genukwatu Kecamatan Ngoro Dan Desa Jipurapah Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang)”. Bertujuan untuk mengkaji implementasi Permendagri No. 20 Tahun 2018 ditinjau di Desa Genukwatu dan Desa Jipurapah Kabupaten Jombang ditinjau dari Maqasid Shari‘ah Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif dan empiris, yang menggunakan pendekatan, yaitu: pendekatan Peundang-Undangan (statue approach), studi kasus (study case) dan perbandingan (comparative approach). Sumber bahan hukum dalam penelitian ini diperoleh dari bahan hukum primer (Perundang-Undangan) dan bahan hukum sekunder (buku, jurnal, artikel), serta menggunakan metode analisis kualitatif induktif untuk mengetahui kesesuaian antara Permendagri No.20 Tahun 2018 dengan pelaksanaan di Desa Genukwatu dan Desa Jipurapah Kabupaten Jombang. Setelah melakukan penelitian ini maka didapatakan hasil bahwa Pengelolaan keuangan desa yang diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yang sebelumnya diatur dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, mengatur bahwa pengelolaan keuangan desa adalah serangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Adapun tahap-tahapnya sebagai berikut: a). Tahap perencanaan melalui Musrenbangdes, b). Tahap pelaksanaan, c). Tahap Penatausahaan dalam buku kas umum, buku kas pembantu dan buku bank, d). Tahap Pelaporan kepada Bupati melalui Camat dan kepada BPD dan e). Tahap pertanggungjawaban kepada Bupati melalui Camat, BPD dan kepada Masyarakat melalui media yang mudah diakses oleh masyarakat. Beberapa faktor penghambat diantaranya SDM yang kurang handal, tidak adanya akses internet dan keterlambatan Perbup. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa: 1) Pengelolaan keuangan desa di Desa Genukwatu dan Desa Jipurapah sudah sesuai dengan perintah Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, 2) Pengelolaan Keuangan Desa ini juga sejalan dengan prinsip Maqasid Shari‘ah yaitu memelihara harta. Mengelola harta desa juga termasuk dalam rangka menjaga dan memelihara aset tersebut, karena semua itu dipergunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian salah satu cara memelihara harta adalah dengan cara merencanakan sistem pengelolaan keuangan yang baik. Saran dari penelitian ini adalah pentingnya SDM yang handal, diharapkan masyarakat bisa berpartisipasi terhadap pengawasan pengelolaan keuangan desa, untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat meneliti di beberapa desa di Kabupaten Jombang agar mendapatkan gambaran secara umum dan lebih luas tentang pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Jombang.