Analisis Hukum Islam Terhadap Penerapan Kaidah Dar’u al-Mafasid Muqaddamun ‘Ala Jalbi al-Masalih Dalam Penetapan Izin Dispensasi Nikah Pengadilan Agama Kabupaten Kediri nomor: 0470/Pdt.P/2018/PA.Kab.Kdr

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Hikmah, Durrotul (2019) Analisis Hukum Islam Terhadap Penerapan Kaidah Dar’u al-Mafasid Muqaddamun ‘Ala Jalbi al-Masalih Dalam Penetapan Izin Dispensasi Nikah Pengadilan Agama Kabupaten Kediri nomor: 0470/Pdt.P/2018/PA.Kab.Kdr. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Durrotul Hikmah_C91215117.pdf
Download (666kB)

Abstract

Skripsi ini merupakan hasil penelitian dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Penerapan Kaidah Dar’u al-Mafasid Muqaddamun ‘Ala Jalbi al-Masalih dalam Penerapan Izin Dispensasi Nikah Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor: 0470/Pdt.P/2018/PA.Kab.Kdr”. Dalam penelitian ini penulis menjawab dari beberapa pertanyaan yaitu: Bagaimana penerapan kaidah “dar u al-mafasid muqaddamun ‘ala jalbi al-mas{alih” oleh hakim sebagai dasar perkara penetapan izin disepensasi nikah Pengadilan Agama Kabupaten Kediri nomor: 0470/Pdt.P/2018/PA.Kab.Kdr. Dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap kehamilan diluar nikah dalam penetapan izin dispensasi nikah pengadilan agama kabupaten Kediri nomor: 0470/pdt.p/2018/PA.kab.kdr. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif atau pendekatan normatif. Pengumpulan datanya menggunakan metode dokumentasi karena bersifat kepustakaan. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan deskriptif-analisis. Dalam deskriptif ini yaitu menggambarkan secara terperinci terkait kasus terhadap penerapan kaidah dar’u al-mafa<sid muqaddamun ‘ala< jalbi al-mas}a<lih{ dalam perkara penetapan izin dispensasi nikah dalam putusan 0470/Pdt.P/2018/PA.Kab.Kdr yang berkaitan dengan kronologi kasus.Hasil penelitian menyimpulkan bahwa yang pertama Penerapan kaidah dar’u al-mafasid muqaddamun ’ala jalbi al-mas{alih dalam penetapan nomor: 0470/Pdt.P/2018/PA.Kab.Kdr terjadi penolakan dispensasi nikah oleh hakim. Dengan menggunakan kaidah ini seharusnya hakim mengabulkan, terlebih calon isteri dalam keadaan hamil. Adapun yang menjadi mafsadah dalam hal ini yaitu status anak yang dikandungnya tidak memiliki nasab kepada ayah biologisnya, sedangkan kemaslahatannya terletak pada umur anak pemohon yang masih dibawah umur. Yang kedua, hukum islam menshari’atkan hubungan pernikahan untuk menjaga keturuan. Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam telah menjelaskan bahwa seorang hamil diluar nikah dapat dikawinkan dengan lelaki yang menghamilinya. salah satu upaya untuk memperbolehkan wanita hamil ini untuk memberi perlindungan hukum terhadap anak yang dikandungnya. Disarankan para hakim dalam memutuskan perkara tidak hanya memntingkan aspek formalitas saja akan tetapi demi mengutamakan mas}lah}ah terhadap calon mempelai dan anak yang akan dilahirkan, guna anak tersebut lahir sebagai anak yang sah, anak yang dilindungi oleh hukum.