Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI No 43 Tahun 2004 terhadap Denda Keterlambatan Pelunasan Produk Pembiayaan Arrum Haji di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Aini, Suad Qurrotul (2019) Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI No 43 Tahun 2004 terhadap Denda Keterlambatan Pelunasan Produk Pembiayaan Arrum Haji di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Suad Qurrotul Aini_C92215134.pdf
Download (1MB)

Abstract

Skripsi dengan judul Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI No. 43 Tahun 2004 terhadap Penentuan Denda Keterlambatan Pelunasan Produk Pembiayaan Arrum Haji di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan: bagaimana mekanisme penentuan denda keterlambatan pelunasan produk pembiayaan Arrum Haji di Pegadaian Syariah cabang Blauran Surabaya dan bagaimana analisis hukum Islam dan fatwa DSN MUI No. 43 Tahun 2004 terhadap penentuan denda keterlambatan pelunasan produk pembiayaan Arrum Haji di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya. Pegadaian Syariah dengan kemunculannya tidak terlepas dari resiko kerugian, sehingga diberlakukannya ganti rugi (tawid). Penelitian ini berdasar kepada kerangka pemikiran bahwa penentuan ta’wid{ harus sesuai dengan aturan yang digunakan, dalam hal ini Fatwa DSN-MUI dan Hukum Islam. Dalam pelaksanaannya, Pegadaian Syariah mencantumkan jumlah besarnya ganti rugi pada akad perjanjian, sedangkan dinyatakan dalam ketentuan khusus Fatwa DSN MUI No 43 Tahun 2004 tentang Ganti Rugi (ta’wid) menyatakan bahwa besarnya ganti rugi tidak boleh dicantumkan dalam akad perjanjian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (field research) di Pegadaian Syariah cabang Blauran Surabaya dengan Teknik pengumpulan data berdasarkan kepada wawancara dan dokumentasi. Data yang didapatkan berupa hasil wawancara, dokumentasi, dokumen, buku, dan internet yang disusun dan dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif dengan cara menuturkan dan menguraikan serta menjelaskan data yang terkumpul untuk dapat membuat gambaran mengani objek penelitian secara sistematis, serta untuk menganalisa dan memecahkan masalah mengenai penentuan ganti rugi (ta’wid) dalam pelunasan pembiayaan ARRUM Haji di Pegadaian Syariah Cabang Blauran. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penentuan besaran ganti rugi (ta’wid) tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan syarat sahnya ta’wid apabila kerugian yang ditimbulkan bukan karena kerugian yang riil dan hanya berupa kerugian yang hanya diperkirakan saja, serta mengenai denda keterlambatan pelunasan pembiayaan atau yang dikenal sebagai ta’wid (ganti rugi) menurut Fatwa DSN-MUI No 43 Tahun 2004 tentang ta’wid (ganti rugi), praktik tersebut tidak sesuai karena dalam fatwa tersebut tidak diperbolehkan mencantumkan besaran ganti rugi/denda atas kerugian atau kelalaian nasabah, namun pada praktiknya Pegadaian Syariah mencantumkan besaran ganti rugi tersebut di dalam akad.