KEDUDUKAN DAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) MENURUT UU NO. 6 TAHUN 2014 ANALISIS HUKUM POSITIF DAN MASLAHAH MURSALAH TERHADAP PELAKSANAAN KEDUDUKAN DAN FUNGSI BPD KARANG PATIHAN KECAMATAN BALONG KABUPATEN PONOROGO

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Sutopo, Umarwan (2015) KEDUDUKAN DAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) MENURUT UU NO. 6 TAHUN 2014 ANALISIS HUKUM POSITIF DAN MASLAHAH MURSALAH TERHADAP PELAKSANAAN KEDUDUKAN DAN FUNGSI BPD KARANG PATIHAN KECAMATAN BALONG KABUPATEN PONOROGO. Masters thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Preview	Text Cover.pdf Download (930kB) | Preview
Preview	Text Abstrak.pdf Download (235kB) | Preview
Preview	Text Daftar Isi.pdf Download (165kB) | Preview
Preview	Text Bab 1.pdf Download (733kB) | Preview
	Text Bab 2.pdf Restricted to Registered users only Download (771kB)
	Text Bab 3.pdf Restricted to Registered users only Download (547kB)
	Text Bab 4.pdf Restricted to Registered users only Download (506kB)
Preview	Text Bab 5.pdf Download (290kB) | Preview
Preview	Text Daftar Pustaka.pdf Download (315kB) | Preview

Abstract

Badan Perwakilan Desa (BPD) adalah lembaga desa yang dibentuk di setiap desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Regulasi terkait kedudukan dan fungsi BPD berjalan dinamis seiring Undang-undang yang mengaturnya. Tesis ini merupakan hasil eksplorasi ilmiah terkait lembaga BPD yang bertujuan untuk menganalisis bagaimana kedudukan dan fungsi lembaga ini sekaligus pelaksanaan kedua hal tersebut di Desa Karang Patihan ditinjau dari sudut pandang hukum positif dan mas}lahah mursalah.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yang bersifat deskriptif. Wawancara, observasi dan dokumentasi merupakan tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai bentuk dari field research (penelitian lapangan). Adapun data-data primer maupun sekunder yang berhasil dikumpulkan diolah secara qualitatif.
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa BPD desa karang patihan dalam menjalankan kedudukan dan fungsinya terkait legislasi, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta menjalankan fungsi pengawasan belum berjalan maksimal, hal ini ditengarai dengan rendahnya aspirasi rakyat yang terakomodasi dalam kebijakan-kebijakan pemerintah desa , lemahnya pengawasan dan minimnya produk legislasi. Ditinjau dari sudut pandang hukum positif merupakan mitra pemerintah desa karang patihan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Adapun menurut tinjuan konsep maslah{ah mursalah, BPD sebagai lembaga perwakilan merupakan sarana yang mewujudkan kemaslahatan dalam dinamika pemerintahan serta memiliki korelasi dengan lembaga perwakilan yang pernah ada dalam khazanah tata negara islam.
Penelitian ini merekomendasikan agar lembaga BPD desa karang patihan harus meningkatkan kualitas aparaturnya melalui beberapa cara, antara lain dengan pembenahan mekanisme perekrutan anggota sesuai dengan amanat undang-undang, pemberian bantuan finansial maupun pembinaan dan pelatihan secara komprehensif oleh pemerintah daerah, serta bertindak secara pro aktif dalam melaksanakan kedudukan dan fungsinya di pemerintahan desa

Statistic

Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.

Item Type:	Thesis (Masters)
Additional Information:	Titik Triwulan Tutik
Creators:	Creators Email NIM Sutopo, Umarwan UNSPECIFIED UNSPECIFIED
Subjects:	Hukum > Hukum Tata Negara
Keywords:	BPD; Fungsi BPD; Permusyawaratan Desa
Divisions:	Program Magister > Hukum Tata Negara Islam
Depositing User:	Editor : Ummir Rodliyah------ Information------library.uinsby.ac.id
Date Deposited:	18 Jan 2016 02:06
Last Modified:	18 Jan 2016 02:06
URI:	http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/3420

Actions (login required)

View Item