Perlakuan diskriminatif tentang keharusan kepala desa bisa membaca Al-Qur’an dalam Perda Kab. Siak No. 3 Tahun 2015

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Hakim, Lukman Nur (2019) Perlakuan diskriminatif tentang keharusan kepala desa bisa membaca Al-Qur’an dalam Perda Kab. Siak No. 3 Tahun 2015. Masters thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Lukman Nur Hakim_F02217042.pdf
Download (1MB)

Abstract

Tesis dengan judul “Perlakuan Diskriminatif Tentang Keharusan Kepala Desa Bisa Membaca Al-Qur’an dalam Perda Kab. Siak No. 3 Tahun 2015”, bertujuan untuk mengkaji bagaimana kedudukan Perda syariah Kab. Siak No. 3 Tahun 2015 tentang keharusan calon kepala desa harus bisa membaca Al-Qur’an ditinjau dari Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 tentang perlakuan diskriminatif, serta bagaimana analisis fiqih siyasah dusturiyah terhadap kedudukan Perda Syariah Kab. Siak No. 3 Tahun 2015 tentang keharusan kepala desa bisa membaca Al-Qur’an. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif atau doctrinal, yang menggunakan pendekatan, yakni; pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan sejarah (historical apporach), dan pendekatan konseptual (concept approach). Sumber bahan hukum dalam penelitian ini diperoleh dari bahan hukum primer (perundang-undangan) dan bahan hukum sekunder (buku-buku, jurnal), serta menggunakan metode analisis diskriptif kualitatif dalam menjabarkan kandungan perundang-undangan dan perda Kab. Siak No. 3 Tahun 2015 tentang keharusan calon kepada desa bisa membaca Al-Qur’an. Setelah melakukan penelitian maka didapatkan hasil bahwa eksistensi perda syariah masih menjadi problematik dan menuai pandangan pro-kontra dikalangan pakar hukum dan masyarakat, karena sejatinya Negara Indonesia tidak hanya memberlakukan hukum agama sebagai hukum positif, akan tetapi negara melindungi pemeluk-pemeluknya untuk melaksanakan ajaran-ajaran agama. Sementara dalam rangka otonomi daerah, masalah agama sejatinya merupakan wewenang absolut pemerintahan pusat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 10 huru f UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan hasil penelitian ini penulis menyimpulkan; Pertama. Kedudukan Perda Kab. Siak No. 3 Tahun 2015 tentang keharusan calon kepala desa bisa membaca Al-Qur’an bersifat ambigu dan menimbulkan ketentuan hukum yang diskriminatif, karena tidak mencerminkan prinsip keadilan dan persamaan dalam hukum sebagaimana telah diamanahkan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, serta tidak mencerminkan asas pengayoman, asas kebangsaan, asas bhinneka tunggal ika, asas keadilan dan asas persamaan dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana diterangkan dalam Pasal 6 UU No. 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Kedua. Perda Syariah Kab. Siak No. 3 Tahun 2015 tentang keharusan calon kepala desa bisa membaca Al-Qur’an dimaksudkan guna memelihara atau menjaga agama (al-muhafazhah ala al-diin), yakni untuk membersihkan jiwa dan menumbuhkan semangat keberagamaan dengan cara mengatur (membuat Perda syariah) dan mengupayakan Al-Qur’an dapat membumi di tengah-tengah masyarakat tak terkecuali terhadap seorang kepala desa. Kata Kunci: Perda Syariah, Diskriminatif, Fiqih Siyasah Dusturiayah