Analisis hukum Islam terhadap produk BSM Cicil Emas di Bank Syariah Mandiri KCP Wiyung

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Styawati, Winda (2019) Analisis hukum Islam terhadap produk BSM Cicil Emas di Bank Syariah Mandiri KCP Wiyung. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Winda Styawati_C02215075.pdf
Download (2MB)

Abstract

Skripsi dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Produk BSM Cicil Emas di Bank Syariah Mandiri KCP Wiyung” bertujuan untuk menjawab dua masalah yaitu: Pertama, bagaimana praktik produk BSM cicil emas di Bank Syariah Mandiri KCP Wiyung? dan Kedua, bagaimana analisis hukum Islam terhadap produk BSM cicil emas di Bank Syariah Mandiri KCP Wiyung? Metode penelitiannya adalah: menggunakan teknik empiris yaitu dengan mencari data atau fakta-fakta praktik BSM cicil emas di BSM KCP Wiyung yang kemudian dianalisis menggunakan teori yang berpijak pada mura<>bah{ah, rahn, Fatwa DSN No. 77/DSN/MUI/V/2010 dan pendapat ulama. Hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa: Pertama, BSM KCP Wiyung dalam melaksanakan produk BSM Cicil Emas menggunakan dua akad yaitu akad murābah}ah dan rahn. Pihak BSM menetapkan jaminan dalam produk BSM Cicil Emas tersebut yaitu benda yang dijadikan objek jual beli dijadikan sebagai jaminan. Hal tersebut tidak dilarang karena bank perpedoman pada Fatwa DSN No. 77/DSN/MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai. Namun ketentuan prosedurnya akad murābah}ah terlebih dahulu sebagai akad induk kemudian dilanjutkan dengan akad rahn untuk mengikat agunan tersebut, Akan tetapi dalam praktiknya, akad tersebut digabungkan menjadi satu dan dilakukan sebelum barang ada (masih dipesan). Jadi jika dilihat secara cermat karakteristik dari mura>bah{ah itu sendiri mengharuskan benda yang dijadikan sebagai objek jual beli diserahkan kepada pihak pembeli, sedangkan dalam rahn mengharuskan adanya penahanan benda pada objek rahn oleh pihak murtahi<n. Kedua, Dengan pelaksanaan BSM cicil emas yang seperti itu, maka ada ketidakjelasan terkait hukum akad tersebut dan ulama berpendapatbahwa praktik yang seperti itu ada yg memperbolehkan dan ada yang tidak. Dikarenakan tidak ada kejelasan hukum mengenai hukum objek, maka diharapkan agar pihak bank lebih mengikuti prosedur yang ada, yaitu melakukan akad murābah}ah terlebih dahulu kemudian dilanjutkan akad rahn.