Tinjauan Fatwa DSN MUI Nomor 4 Tahun 2004 terhadap Penggunaan Label Halal di Bakmi Janda Jemursari Wonocolo Surabaya

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Andriyani, Khusnul Rika (2019) Tinjauan Fatwa DSN MUI Nomor 4 Tahun 2004 terhadap Penggunaan Label Halal di Bakmi Janda Jemursari Wonocolo Surabaya. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Khusnul Rika Andriyani_C02215031.pdf
Download (3MB)

Abstract

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengambil judul Tinjauan Fatwa DSN MUI Nomor 4 Tahun 2003 Terhadap Penggunaan Label Halal di Bakmi Janda Jemursari Wonocolo Surabaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Bagaimana pengunaan Label Halal di Bakmi Janda Jemursari Wonocolo Surabaya? (2) Bagaimana tinjauan fatwa DSN MUI Nomor 4 Tahun 2003 Terhadap Penggunaan Label Halal di Bakmi Janda Jemursari Wonocolo Surabaya? Jenis penelitian ini adalah penelitian field research (penelitian lapangan) dengan pendekatan deskriptif . Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara beserta dokumentasi secara langsung yakni dengan cara mengumpulkan data dan melakukan pengamatan beserta pencatatan secara sistematis terhadap subyek penelitian. Kemudian dianalisis dengan menggunakan pola pikir induktif, yaitu dengan menjelaskan terlebih dahulu mengenai penerapan penggunan Label halal di Bakmi Janda Jemursari Wonocolo Surabaya yang kemudian dianalisis dengan Fatwa DSN MUI Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Standarisasi Fatwa Halal. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: pertama, pengunaan Label halal di bakmi janda tidak disertai sertifikat halal. Label halal yang digunakan yaitu huruf arab dan tanda lingkaran diluarnya. Kedua, Label halal pada bakmi janda tidak sesuai dengan Fatwa DSN MUI Nomor 4 Tahun 2003, yang seharusnya label halal tersebut tidak digunakan karena mengandung unsur vulgar. Dari kesimpulan diatas penulis dapat memberikan saran: pertama, penjual mengubah konsep nama menu dan simbol yang ada di kedai bakmi janda agar sesuai dengan ketentuan standarisasi fatwa halal yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia Kedua, agar pemerintah mempertegs aturan sebelumnya terkait dengan label halal yang dapat digunakan oleh pemilik usaha sehingga konsumen atau pembeli tidak merasa dirugikan dengan adanya berbagai macam bentuk label halal yang berkembang di masyarakat.