Analisis Hukum Islam Terhadap Implementasi Produk Pembiayaan Murabahah di BMT Mandiri Sejahtera Desa Karangcangkring Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Safrin, Lintan (2019) Analisis Hukum Islam Terhadap Implementasi Produk Pembiayaan Murabahah di BMT Mandiri Sejahtera Desa Karangcangkring Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik. Undergraduate thesis, UIN Sunan ampel Surabaya.

Text
Lintan Safrin_C02215034.pdf
Download (1MB)

Abstract

Skripsi ini merupakan hasil dari penelitian lapangan yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Implementasi Produk Pembiayaan Mura>bahah di BMT Mandiri Sejahtera Desa Karangcangkring Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik”. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua rumusan masalah 1) bagaimana implementasi produk pembiayaan mura>bahah di BMT Mandiri Sejahtera Desa Karangcangkring Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik. 2) bagaimana analisis hukum Islam terhadap implementasi produk pembiayaan mura>bahah di BMT Mandiri Sejahtera Desa Karangcangkring Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif melalui pengumpulan datanya dengan wawancara dan dokumenter. Kemudian dianalisis dengan menggunakan pola pikir deduktif untuk memperoleh kesimpulan. Dalam hal ini, data yang sudah dikumpulkan maka dianalisis menggunakan hukum Islam mura>bahah untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi produk pembiayaan di BMT Mandiri Sejahtera Desa Karangcangkring Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik dengan menggunakan akad mura>bahah, anggota mengajukan permohonan pembiayaan, kemudian oleh BMT ditawarkan mura>bahah dalam bentuk BMT menjual emas kepada anggota dengan pembayaran secara angsuran sebanyak yang disepakati waktu dan jumlah angsurannya. Karena anggota tidak membutuhkan emas, maka emas tersebut dijual kembali ke toko emas yang bekerjasama dengan BMT dengan harga penjualan yang lebih rendah dari harga pada saat pembelian emas di BMT. Uang hasil penjualan emas diterima oleh anggota maka digunakan untuk memenuhi kebutuhannya. Dari implementasi tersebut, pembiayaan di BMT Mandiri Sejahtera Desa Karangcangkring Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik telah sesuai dengan fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang mura>bahah. Meskipun dalam prosedurnya pembiayaan mura>bahah tidak diberikan pembiayaan langsung sesuai keinginan anggota, tetapi digantikan dalam bentuk jual beli emas antara BMT dengan anggota. Sehingga anggota merupakan pihak yang dirugikan karena tidak dapat langsung memanfaatkan emas yang dibeli dari BMT tetapi harus menjual kembali dengan harga jual lebih rendah. Dari kesimpulan di atas, maka BMT Mandiri Sejahtera Desa Karangcangkring Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik supaya mengkaji kembali terhadap implementasi pembiayaan mura>bahah dengan tidak membatasi obyeknya. Sehingga dalam transaksinya tidak ada pihak yang dirugikan serta dapat mengimplementasikan pembiayaan mura>bahah dengan sebenarnya.