Relasi Sistem Pemerintahan Presidensil di Indonesia Berdasarkan UUD Negara republik Indonesia Terhadap Eksistensi Kedaulatan Negara Perspektif Ibnu Khaldun

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Rizal, Muhammad Syaifur (2019) Relasi Sistem Pemerintahan Presidensil di Indonesia Berdasarkan UUD Negara republik Indonesia Terhadap Eksistensi Kedaulatan Negara Perspektif Ibnu Khaldun. Masters thesis, Uin Sunan Ampel Surabaya.

Text
Muhammad Syaifur Rizal F52217047 .pdf
Download (1MB)

Abstract

Konsep kedaulatan negara bermakna sebagai hak absolut tertinggi untuk mengurus dan mengatur dirinya sendiri dalam suatu negara. Indonesia sebagai negara berdaulat juga mempunyai hak dan kewenangan untuk membentuk dan mengatur negaranya sendiri. Aturan dasar yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan sistem pemerintahan negara yaitu UUD NRI 1945. Ibnu Khaldun berpendapat bahwa kedaulatan negara adalah solidaritas sosial yang tinggi dan didasarkan kepada agama, baik dari kenabian maupun seruan akan kebenaran dalam suatu wilayah yang dihuni oleh sekelompok orang. Kedaulatan hanya dapat dimiliki oleh. Kemenangan yang terdapat pada golongan yang menunjukkan lebih kuat solidaritas sosialnya dan bersatu dalam tujuannya dengan cara memeluk agama yang sama, yaitu Islam, karena hati umat manusia disatukan berkat pertolongan Allah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengembangkan teori tentang bagaimana relasi sistem pemerintahan presidensil di Indonesia berdasarkan UUD NRI terhadap eksistensi kedaulatan negara, serta bagaimana pendapat Ibnu Khaldun terkait sistem pemerintahan presidensil di Indonesia berdasarkan UUD NRI terhadap eksistensi kedaulatan negara.Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan, dan termasuk dalam jenis penelitian kualitatif, dengan pendekatan normatif dan hermeneutika (ketatabahasaan) dengan cara membaca literatur baik buku dan lain sebagainya untuk menemukan makna sesuatu dari kalimat yang tersusun, makna dipengaruhi oleh konteks budaya, kondisi sosial dan dari penafsiran lainnya. Bahan hukum primer yaitu UUD NRI 1945 dan kitab Muqaddimah. Bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal yang berkaitan dengan tema.Hasil penelitian ini adalah bahwa sistem presidensil di Indonesia secara nyata memberikan arah bernegara yang ideal agar eksistensi kedaulatan negara dapat dipertahankan. Rakyat menjadi tumpuan dalam mengatur negara, penerapan sistem pemerintahan presidensil yang dijalankan negara Indonesia dianalisis menggunakan perspektif Ibnu Khaldun maka secara implisit tidaklah terjadi dikotomi. Kondisi bagaimanapun kekuasaan presiden di Indonesia tidaklah bisa sewenang-wenang, hal itu karena dibatasi oleh UUD sebagai konstitusi negara. Aturan yang terkandung dalam UUD tidak boleh menyimpang dari nilai-nilai dalam pancasila, karena pancasila adalah ideologi negara, dan di dalam pancasila tersebutlah sebenarnya termuat nilai-nilai yang memiliki kesamaan yang ada dalam al-Qur’an sebagai pedoman hidup umat muslim.