Larangan Pegawai Negeri Sipil untuk Mencalonkan Diri dalam Pemilu dan Pemilukada: Studi Analisis Siyasah Dusturiyah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XII/2014

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fadhilah, Novi Chasanatun (2019) Larangan Pegawai Negeri Sipil untuk Mencalonkan Diri dalam Pemilu dan Pemilukada: Studi Analisis Siyasah Dusturiyah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XII/2014. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Novi Chasanatun Fadhilah_C95215095.pdf
Download (1MB)

Abstract

Skripsi ini berjudul “Larangan Pegawai Negeri Sipil untuk Mencalonkan Diri dalam Pemilu dan Pemilukada (Studi Analisis Siyasah Dusturiyah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XII/2014).”Skripsi ini ditulis untuk menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam rumusan masalah yaitu: pertama, Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XII/2014 tentang larangan PNS mencalonkan diri dalam pemilu dan pemilukada. Kedua, Bagaimana analisis Siyasah Dusturiyah terhadap larangan PNS untuk mencalonkan diri menjadi anggota dewan dalam pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XII/2014. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dan data penelitian dikumpulkan menggunakan dokumentasi yakni mengumpulkan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pembahsan kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif analisis yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai obyek penelitian secara sistematis, faktual dan akurat mengenai syarat dari obyek penelitian dan dihubungkan dengan putusan yang terkait. Selanjutnya data tersebut diolah dan dianalisis menggunakan teori Siyasah Duturiyah. Hasil dari penelitian ini yaitu pertama, dikabulkannya permohonan atas judicial review pada ketentuan syarat diwajibkannya PNS yang mencalonkan diri dalam pemilu dan pemilukada untuk mengundurkan diri sebagai PNS sejak ditetapkan sebagai calon peserta yang disebutkan dalam pasal 119 dan 123 ayat (3) melanggar hak konstitusional dan bertentangan dengan UUD 1945. Akan tetapi, substansi dalam putusan Mahkamah Konstitusi menurut pertimbangan hakim tidak ada hak konstitusional yang dilanggar oleh syarat yang menyebutkan diwajibkannya PNS yang mencalonkan diri dalam pemilu dan pemilukada untuk mengundurkan diri sebagai PNS sejak ditetapkan sebagai calom peserta. Putusan tersebut merupakan putusan inkonstitusional bersyarat. Kedua, analisis dalam konteks Siyasah Dusturiyah masuk dalam cakupan wizarah (pembantu khalifah). Menurut imam mawardi dalam bukunya Al-Ahkam As-Sulthaniyyah menjelaskan bahwa seorang pembantu pemerintah dalam bidang administrasi maupun bidang pemerintahan harus patuh dan taat pada aturan dan ketetapan pemimpin dan juga seorang pegawai pemerintahan harus bersikap netral tidak memihak pada siapapun dan harus mentaati peraturan yang sudah ditetapkan.