This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Hayati, Arini Haqiqiyatal (2015) ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PA MALANG NOMOR: 269/ Pdt.P/ 2014/ PA.Mlg. TENTANG PENETAPAN PENCATATAN PERJANJIAN PERKAWINAN SETELAH DILANGSUNGKAN AKAD NIKAH. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.
|
Text
Cover.pdf Download (274kB) | Preview |
|
|
Text
Abstrak.pdf Download (140kB) | Preview |
|
|
Text
Daftar Isi.pdf Download (458kB) | Preview |
|
|
Text
Bab 1.pdf Download (379kB) | Preview |
|
|
Text
Bab 2.pdf Download (450kB) | Preview |
|
|
Text
Bab 3.pdf Download (300kB) | Preview |
|
|
Text
Bab 4.pdf Download (151kB) | Preview |
|
|
Text
Bab 5.pdf Download (131kB) | Preview |
|
|
Text
Daftar Pustaka.pdf Download (216kB) | Preview |
Abstract
Skripsi dengan judul ‚Analisis Yuridis terhadap Putusan PA Malang Nomor: 269/ Pdt.P/2014/PA.Mlg. tentang Penetapan Pencatatan Perjanjian Perkawinan setelah Dilangsungkan Akad Nikah‛ merupakan penelitian yang dilakukan di Pengadilan Agama Kota Malang. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan: 1. Bagaimana Pertimbangan dan dasar hukum dalam Putusan Nomor: 269/Pdt.P/2014/PA.Mlg.? 2. Bagaimana Analisis yuridis terhadap pertimbangan dan dasar hukum dalam Putusan Nomor: 269/Pdt.P/2014/PA Mlg.?
Guna menjawab permasalahan di atas, penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi dokumen yang berupa putusan Pengadilan Agama Malang sebagai Bahan Hukum Primer, dan telaah pustaka sebagai bahan hukum sekunder, serta wawancara dengan Ketua Majelis Hakim yang menangani perkara dan Ketua KUA Junrejo sebagai data tambahan yang selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif yaitu mengemukakan teori-teori yang bersifat umum yang berkenaan dengan perkara perjanjian perkawinan dan aturan perundang-undangan, untuk selanjutnya dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus dari hasil penelitian terhadap putusan PA Malang tentang penetapan pencatatan perjanjian perkawinan setelah dilangsungkan perkawinan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa majelis hakim mengabulkan permohonan pencatatan perjanjian perkawinan sebab pemohon dapat membuktikan bahwa perjanjian perkawinan telah dibuat sebelum perkawinan dengan adanya Akta Notaris Perjanjian Perkawinan Nomor 46, dan berdasarkan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 29 perjanjian perkawinan harus dicatatkan sehingga Majelis menetapakn untuk dicatatkan. Selain itu, bentuk perjanjian perkawinan mengenai harta bersama dibolehkan dan diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Berdasarkan kesimpulan tersebut bagi Pegawai Pencatat Nikah (PPN) hendaknya melakukan pemeriksaan nikah dengan lebih teliti lagi dan tidak lupa untuk menanyakan adanya perjanjian perkawinan kepada Calon Mempelai, hal ini untuk menghindari adanya perjanjian perkawinan yang telah dibuat sebelum perkawinan namun tidak tercatat. Kepada calon mempelai yang hendak membuat perjanjian perkawinan sebaiknya telah menyiapkan naskah dan persyaratannya jauh-jauh hari sebelum dilangsungkan pemeriksaan nikah dan segera dilaporkan kepada PPN sebelum akad nikah dilangsungkan, agar perjanjian perkawinan yang telah dibuat dapat dicatatkan di Buku Nikah dan diakui keabsahannya
Statistic
Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additional Information: | Muwahid | ||||||
| Creators: |
|
||||||
| Subjects: | Nikah | ||||||
| Keywords: | Perkawinan; Akad Nikah | ||||||
| Divisions: | Fakultas Syariah dan Hukum > Hukum Keluarga Islam | ||||||
| Depositing User: | Users 283 not found. | ||||||
| Date Deposited: | 19 Jan 2016 02:07 | ||||||
| Last Modified: | 29 Jun 2016 07:16 | ||||||
| URI: | http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/3515 |
Actions (login required)
 |
View Item |
