Analisis hukum Islam terhadap praktek perkawinan sesama jamaah Tarekat Shiddiqiyyah Jombang: studi kasus: Desa Purisemanding Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Firmansyah, Elfin Mahari (2019) Analisis hukum Islam terhadap praktek perkawinan sesama jamaah Tarekat Shiddiqiyyah Jombang: studi kasus: Desa Purisemanding Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Elfin Mahari Firmansyah_C91215120.pdf
Download (2MB)

Abstract

Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Perkawinan Sesama Jama’ah Tarekat Shiddiqiyyah Jombang” (Studi Kasus di Desa Purisemanding Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang) ini merupakan hasil penelitian lapangan yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana praktek perkawinan Jama’ah Shiddiqiyyah Jombang, dan bagaimana Analisis Hukum Islam terhadap Praktek Perkawinan Sesama Jama’ah Tarekat Shiddiqiyyah Jombang. Skripsi ini berjenis penelitian lapangan (field research). Analisis data ini menggunakan metode analisa kualitatif, dengan bentuk metode induktif-deduktif. Artinya memaparkan perkawinan Jama’ah Tarekat Shiddiqiyyah di Purisemanding Plandaan Jombang terkait tauk<il wali, ijabqabul, pencatatan perkawinan dan pengusapan air zam-zam, untuk menentukan status hukum perkawinan tersebut sehingga menghasilkan kesimpulan, kemudian melakukan analisis dengan menggunakan KHI dan Hukum Islam. Praktek perkawinan Jama’ah Tarekat Shiddiqiyyah di Purisemanding Plandaan Jombang dengan yang adadalam KHI maupun Hukum Islam, bila diteliti maka akan tampak berbeda antara teori dan praktek. Beberapa ketentuan yang sifatnya wajib dipenuhi dalam perkawinan secara Shiddiqiyyah, tidak menjadi wajib dalam KHI maupun Hukum Islam. Kontroversi terdapat pada kewajiban taukil wali kepada khalifah Shiddiqiyah, ditambah dengan ijab qabul yang boleh tanpa megucapkan qabiltunikah}aha (sayaterimanikahnya), tetapi boleh dengan membaca surat al-Ikhlas dan al-Fatihah, serta adanya ketentuan prosesi usap air zam-zam serta tidak mewajibkan adanya pencatatan perkawinan. Fokus masalah kemudian mengarah pada tauk<il wali, ijabqabul, pengusapan air zam-zam dan pencatatan perkawinan, dalam praktek perkawinan Jama’ah Tarekat Shiddiqiyyah di Purisemanding Plandaan Jombang. Perkawinan ini dimulai dengan cara mendaftar pada penghulu khusus, dilanjutkan dengan tauk<il wali, ijabqabul, dan pengusapan air zam-zam. Perkawinan ini tidak sesuai menurut KHI serta Hukum Islam, karena dalam qabulnya dapat menggunakan bacaan surat Al-Ikhlas tiga kali dan Al-Fatihah. Sedangkan dalam kitab Al-Fiqh ‘Ala al-Madha>hib Al-Arba’ah diterangkan bahwa ijab qabul syaratnya dengan menggunakan lafadz yang tersusun dari lafadz tazw<ij atau inkah} ,dan KHI juga secara jelas mengatur akad perkawinan dalam pasal 27. Hal ini dapat menjadikannya tidak sah sacara hukum, karena apa yang diatur dalam KHI maupun Undang-Undang Perkawinan tidak sejalan. Dari kesimpulan diatas, maka perlu adanya pihak-pihak terkait untuk memberikan sosialisasi bahwa betapa pentingnya status pernikahan yang sah menurut HukumPositif, dan hendaknya kepada pihak-pihak terkait memberikan pemahaman yang matang tentang legalitas perkawinan, status perkawinan, menurut Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) agar terciptanya kesinambungan terhadap peraturan yang berlaku.