Analisis Maqâsid al Sharî‘ah terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk nomor 5 tahun 2015 tentang penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Yakin, M. Ainul (2019) Analisis Maqâsid al Sharî‘ah terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk nomor 5 tahun 2015 tentang penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
M. Ainul Yaqin_ C21212140.pdf
Download (3MB)

Abstract

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif-deskriptif, yang berjudul “Analisis Maqâsid Al-Sharî‘ah Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak”. Penelitian ini bertujuan untuk membahas tentang bagaimana Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak di kabupaten Nganjuk dengan menganalisis Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2015 yang dilatarbelakangi oleh meningkatnya kasus KDRT terhadap perempuan dan anak, yang kemudian ditinjau dari perspektif konsep maqâsid al-sharî‘ah. Adapun analisis data dilakukan dengan pola deduktif, yakni menggambarkan masalah-masalah bersifat umum mengenai konsep maqâsid al-sharî‘ah. yang kemudian diaplikasikan dalam masalah yang bersifat khusus, yaitu tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2015. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam menyelenggarakan perlindungan terhadap perempuan dan anak diantaranya dengan memberikan pelayanan, baik secara medis, psikososial, dan hukum. Peran yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Nganjuk untuk melindungi istri dari korban KDRT dan pelantaran anak telah sejalan dengan tujuan hukum Islam (maqâsid al-sharî‘ah.) dan telah mencerminkan prinsip kesetaraan gender dalam penghormatan terhadap perempuan. Dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak diharapkan mampu meningkatkan sinergitas antar lembaga pemerintahan maupun non-pemerintahan (swasta) dalam menangani kasus-kasus kekerasan yang kerap terjadi di lingkungan warga kabupaten Nganjuk (khususnya).