Analisis Hukum Islam terhadap hak dan kewajiban istri sebagai Kepala Keluarga dalam Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2017 tentang Peningkatan Ketahanan Keluarga

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Jannah, Syahlia Miftakhul (2019) Analisis Hukum Islam terhadap hak dan kewajiban istri sebagai Kepala Keluarga dalam Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2017 tentang Peningkatan Ketahanan Keluarga. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Syahlia Miftakhul Jannah_C91215085.pdf
Download (1MB)

Abstract

Skripsi ini merupakan hasil penelitian kajian pustaka (Library Research) dengan judul “Analisis Hukum Islam terhadap Hak dan Kewajiban Istri sebagai Kepala Keluarga dalam Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2017 tentang Peningkatan Ketahanan Keluarga”. Penelitian ini ditulis untuk menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam 2 (dua) rumusan masalah yaitu: (1) Bagaimanaketentuan hak dan kewajiban istri sebagai kepala keluarga menurut Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2017 tentang Peningkatan Ketahanan Keluarga, dan (2) Bagaimana analisishukum Islam terhadap hak dan kewajiban istri sebagai kepala keluarga dalam Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2017. Data penelitian ini dihimpun dengan teknik dokumentasi. Hasil data yang telah dihimpun kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif-kualitatif analisis dengan pola pikir deduktif. Hasil penelitian ini menunjukan 2 (dua) kesimpulan yaitu: (1) Menurut Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2017 tentang Peningkatan Ketahanan Keluarga, apabila suami tidak mampu memberikan nafkah dikarenakan cacat fisik dan psikis yang tetap maka istri yang melaksanakan tugas sebagai kepala keluarga, hal ini merupakan salah satu bentuk upaya pengoptimalan potensi diri dan keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin dalam sebuah keluarga. Hal tersebut dijalankan dengan tetap berpegang teguh pada kodratnya sebagai seorang perempuan, sebagai istri dari suami dan juga sebagai ibu rumah tangga pendidik anak-anaknya. Hal ini dilakukan semata-mata demi terciptanya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. (2) Adapun di dalam hukum Islam, tidak ada nas atau dalil-dalil yang secara khusus melarang istri untuk bekerja apalagi jika bekerjanya istri dikarenakan suatu keadaan tertentu yang menjadikan ia menggantikan tugas kepala keluarga sebagai pencari nafkah. Istri yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan nafkah keluarga memang tidak sesuai dengan kaidah dasar yang ada, karena mencari nafkah merupakan tanggung jawab dan kewajiban suami sebagai kepala keluarga. Namun hal ini tidak juga bertentangan dengan aturan Islam, terlebih hal ini mendatangkan kemanfaatan dan memelihara dari kemudaratan yang mana menjadi salah satu jalan mencapai tujuan pernikahan serta menghindarkan dari perceraian. Sehingga dapat dikatakan sesuai dengan hukum Islam karena mengandung maslahah mursalah di dalamnya. Berdasarkan kesimpulan di atas, maka ada saran yang perlu dicantumkan yakni Diharapkan untuk lembaga pemerintah Kota Depok lebih intensif dalam melakukan sosialisasi terhadap Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2017 tentang Peningkatan Ketahanan Keluarga agar masyarakat mampu memahami dengan baik fungsi dan tujuan adanya peraturan daerah tersebut yang dapat membantu mengatasi dinamika sosial dalam kehidupan berumah tangga. Juga besar harapan penulis terhadap hak atas istri sebagai pelaksana tugas kepala keluarga agar betul-betul diperhatikan atas hak-haknya.