Tinjauan hukum Islam dan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 terhadap jual beli burung love bird yang masih dalam telur di Desa Kemlagigede Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Hamzah, Imron (2019) Tinjauan hukum Islam dan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 terhadap jual beli burung love bird yang masih dalam telur di Desa Kemlagigede Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Imron Hamzah_C02215195.pdf
Download (8MB)

Abstract

Skripsi ini adalah hasil penelitian Lapangan dengan judul “Tinjauan Hukum Islam dan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Terhadap Jual Beli Burung Love Bird yang masih dalam telur di Desa Kemlagigede Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan”. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan bagaimana praktik jual beli love bird yang masih dalam telur di Desa Kemlagigede Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan dan bagaimana tinjauan hukum Islam dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terhadap jual beli love bird yang masih dalam telur di Desa Kemlagigede Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan. Data penelitian dihimpun melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selanjutnya dianalisis dengan teknik deskriptif analitis dengan pola pikir induktif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: pertama, praktik jual beli burung love bird yang masih dalam telur di Desa Kemlagigede Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan hampir sama dengan transaksi lainnya, namun berbeda dalam pengunaan prediksi dengan melihat indukan burung untuk menentukan jenis anakan didalamnya. Akibat dari praktik seperti ini memungkinkan terjadinya kerugian pada pelanggan apabila telur yang tidak sesuai prediksi ataupun mati; kedua, Menurut hukum Islam dalam praktik jual beli telur love bird yang dilakukan oleh penjual di Lamongan termasuk jual beli tidak sah karena mengandung unsur gharar, dan tentunya juga sudah melanggar Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tetang Perlindungan Konsumen karena penjual telur love bird sama sekali tidak mau menerima komplain dari pembeli atas ketidaksesuaian anakan yang dihasilkan.
Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka pihak yang berkaitan disarankan: pertama, bagi penjual seharusnya lebih bertanggung jawab atas komplain karena setiap komplain dari konsumen adalah masukan untuk penjual agar dapat lebih baik dan lebih bertanggung jawab atas apa yang diperjual-belikan; kedua, bagi pembeli juga seharusnya bertanya terlebih dahulu kemungkinan-kemungkinan buruk yang akan terjadi agar tidak merasa dirugikan dan merasa ditipu oleh penjual.