Analisis Siyasah Dusturiyah terhadap keterwakilan perempuan dalam proses Pemilu menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Harahap, Abu Yazid Bustami (2019) Analisis Siyasah Dusturiyah terhadap keterwakilan perempuan dalam proses Pemilu menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Abu Yazid Bustami Harahap_C95215044.pdf
Download (13MB)

Abstract

Penelitian yang berjudul Analisis Siyasah Dusturiyyah terhadap Keterwakilan Perempuan dalam Proses Pemilu Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah hasil penelitian yang difokuskan pada permasalahan mengenai adanya kuota keterwakilan perempuan dalam proses pemilihan umum seperti yang sudah diamanatkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Skripsi ini ditulis untuk menjawab rumusan masalah yaitu : bagaimana keterwakilan perempuan dalam proses pemilu menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan bagaimana analisis siya<sah dustu<riyyah terhadap implementasi dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengenai keterwakilan perempuan dalam proses pemilu. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (library research) atau hukum normatif yang meneliti sumber-sumber pustaka yang dipandang relevan dengan menggunakan sumber data berupa, buku-buku, jurnal, artikel, dan bahan-bahan hukum lainnya. Selanjutnya bahan hukum tersebut dianalisis secara deduktif tentang adanya keterwakilan perempuan dalam proses pemilu pemilu menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Bahan hukum tersebut dianalisis dari perspektif siya<sah dustu<riyyah dengan metode deskriptif dalam pola pikir deduktif yaitu dengan meletakkan norma siya<sah dustu<riyyah sebagai rujukan dalam menilai fakta-fakta khusus mengenai adanya kuota keterwakilan perempuan dalam proses pemilihan umum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Pertama, berdasarkan ketentuan yang telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum memberikan keterangan bahwa kuota keterwakilan perempuan dalam proses pemilu yakni sebesar 30%. Akan tetapi di dalam prakteknya kuota keterwakilan tersebut masih belum sepenuhnya terpenuhi. Dari kuota yang diberikan sebesar 30% tersebut baik di pusat maupun daerah masih belum bisa memenuhi kuota tersebut.. Kedua, Di dalam ketentuan Siyasah Dusturiyyah tidak terdapat larangan terkait adanya keikutsertaan atau partisipasi perempuan di dalam keterwakilannya mengikuti proses pemilihan umum. Perempuan pada saat ini sudah dianggap memiliki posisi yang sama dengan laki-laki tanpa adanya pembedaan dalam hal hak dan kewajiban. Ulama madzhab madzhab maliki juga membolehkan perempuan menjadi pemimpin karena tidak ada nash yang melarang perempuan untuk memimpin dan mengatur urusan-urusan negara.