Analisis hukum Islam dan Fatwa DSN MUI Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 terhadap penundaan pembayaran pada pembiayaan Musharakah di BMT An Nur Rewwin Sidoarjo

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Yufitasari, Ana Pury (2019) Analisis hukum Islam dan Fatwa DSN MUI Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 terhadap penundaan pembayaran pada pembiayaan Musharakah di BMT An Nur Rewwin Sidoarjo. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Ana Pury Yufitasari_C922215149.pdf
Download (2MB)

Abstract

Skripsi yang berjudul Analisis Hukum Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 Terhadap Penundaan Pembayaran Pada Pembiayaan Musharakah di BMT An-Nur Rewin Sidoarjo, merupakan hasil penelitian lapangan yang bertujuan untuk menjawab beberapa pertanyaan sebagai berikut: bagaimana praktik penundaan pembayaran pada pembiayaan musha>rakah di BMT An-Nur Rewwin Sidoarjo dan bagaimana analisis hukum Islam dan fatwa DSN MUI Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 terhadap penundaan pembayaran pada pembiayaan musharakah di BMT An Nur Rewin Sidoarjo. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif melalui teknik pengumpulan data berupa teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu sebuah metode dimana prosedur pemecahan penelitiannya diselidiki dengan mengambil fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Kemudian diambil kesimpulan menggunakan pola pikir induktif, yaitu menjabarkan ketentuan secara umum terlebih dahulu mengenai musharakah, fatwa DSN MUI No. 17/DSNMUI/IX/2000 dan penundaan pembayaran. Kemudian ketentuan tersebut digunakan untuk menganalisis praktik akad musha>rakah pada pembiayaan musha>rakah di BMT An-Nur Rewwin. Dari analisis tersebut dapat disimpulkan ada tidaknya penyimpangan praktik penundaan pembiayaan pada pembiayaan musharakah menurut Hukum Islam dan fatwa Dewan Syariah Nasional No. 17/DSN-MUI/IX/2000. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa nasabah yang melakukan penundaan pembayaran pembiayaan musha>rakah tersebut dikarenakan pihak BMT An-Nur Rewwin kurang ketat dan seksama pada saat menganalisa calon nasabah. Mengenai praktik pemberlakuan sanksi atas nasabah mampu yang menundanunda pembayaran di BMT An-Nur Rewwin yang berupa infaq secara sukarela menurut hukum Islam diperbolehkan, akan tetapi fasid (rusak) karena dapat mengganggu sistem bagi hasil yang diterapkan di BMT An-Nur Rewwin Sidoarjo. Dalam pemberlakuan sanksi denda menurut fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran menyatakan bahwa nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran pembiayaan dapatdikenakan sanksi berupa denda sejumlah uang yang besarannya ditentukan atas dasar kesepakatan yang dibuat pada saat akad tersebut ditandatangani. Sanksi yang diberikan berdasarkan prinsip ta’zir yang bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melakukan kewajibannya