Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Banyuarang Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang Dalam Perspektif Fiqh Siyasah

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Zuhro, Fatimatuz (2019) Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Banyuarang Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang Dalam Perspektif Fiqh Siyasah. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Fatimatuz Zuhro_C95215081.pdf
Download (1MB)

Abstract

Skripsi yang berjudul Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Banyuarang Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang dalam Perspektif Fiqh Siyasah. Bertujuan untuk menjawab pertanyaan yang dipaparkan didalam rumusan masalah yakni Bagaimana pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Banyuarang Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang menurut Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018, serta menjawab permasalahan terkait Bagaimana pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Banyuarang Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang menurut Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 dalam prespektif fiqh siyasah. Skripsi ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang dihimpun menggunakan teknik dokumentasi dan wawancara dengan masyarakat, ataupun para pihak yang tergabung dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH). Selanjutnya, data tersebut dianalisis menggunakan teori hukum Islam ataupun fiqh siyasah yakni siya@sah syar‘iyyah dan siya@sah ma@liyah, hal ini dikarenakan keduanya memiliki tujuan untuk kemaslahatan dan mensejahterakan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa realita pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Banyuarang Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang masih kurang sesuai. Pendamping Program Keluarga Harapan(PKH) Desa Banyuarang mengklaim bahwa keluarga penerima manfaat bantuan sosial ini sudah tepat sasaran dan tidak pernah mengalami kendala. Namun, setelah peneliti melakukan wawancara masih terdapat penerima manfaat yang belum bisa menggunakan ATM ketika menerima bantuan dana Program Keluarga Harapan dan masih terdapat penerima manfaat dari kalangan masyarakat menengah ke atas. Hal ini disebabkan karena Pendamping masih kurang memperhatikan koordinasi sensus penduduk terbaru, perencanaan kegiatan, dan ketepatan layanan terkait Program Keluarga Harapan. Sedangkan dalam perspektif fiqh siya@sah pelaksanaan Program Keluarga Harapan termasuk dalam siya@sah syar’iyyah dan siya@sah ma@liyah karena sejalan dengan tujuannya, yakni sama-sama untuk kemaslahatan rakyat demi mensejahterakan kehidupan warga Negara Indonesia lebih baik dan terhindar dari kemiskinan. Bantuan sosial Program Keluarga Harapan seharusnya diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu baik dalam ekonomi maupun finansial. Bagi masyarakat yang merasa mampu baik ekonomi maupun finansial atau masyarakat dengan ekonomi menengah ke atas harus melaporkan ke pengurus desa, atau dilakukan pendaftaran ulang kembali untuk keluarga kurang mampu sehingga data-data tersebut dapat diperbarui dan program keluarga harapan tersebut bisa sesuai dan tepat sasaran sesuai dengan yang berlaku dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018.