Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kedudukan Dan Fungsi Dewan Pers Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Najih, Ahmad Taqiuddin (2019) Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kedudukan Dan Fungsi Dewan Pers Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Ahmad Taqiuddin Najih C95215071.pdf
Download (1MB)

Abstract

Skripsi ini merupakan hasil penelitian normatif dengan judul “Tinjauan Fiqh Siya>sah Terhadap Kedudukan dan Fungsi Dewan Pers dalam UU No 40 Tahun 1999 Tentang Pers”. Skripsi ini ditulis untuk menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam dua rumusan masalah yaitu: 1. Bagaimana kedudukan dan fungsi dewan pers dalam UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers? 2. bagaimana tinjauan fiqih siya>sah terhadap kedudukan dan fungsi dewan pers dalam UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers?Penelitian ini menitikberatkan pengkajian masalah hukum pada persoalan norma. Objek kajian berupa bahan hukum primer yang mencakup peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder seperti hasil penelitian dan hasil karya karangan hukum yang berbentuk buku. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan. Bahan hukum yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif, sejalan dengan kaidah penelitian normatif. Analisis ini mengkaji persoalan secara deduktif, yaitu menelaah kenyataan hukum menggunakan konsep hukum yang ideal. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Dewan Pers sebagai lembaga independen, kurang memiliki kedudukan dan fungsi yang memadai dalam melaksanakan peranannya dalam UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, Dewan Pers sekedar jadi pengawal kehidupan pers. Fungsinya cuma sebagai mediator sengketa pers, pendata organisasi pers, dan penjaga nilai etika jurnalistik. Dewan Pers tidak dapat bertindak lebih jauh dalam menanggulangi pelanggaran prinsip kemerdekaan pers. Sedangkan dalam konteks fiqh siya>sah Dewan Pers memiliki kesamaan dengan wila>yah al-Hisbah. Melihat kedudukan dan fungsi dari Dewan Pers di Indonesia syarat dengan sistem yang dijalankan oleh wila>yah al-Hisbah. kedua lembaga ini sama-sama memiliki kewenangan melakukan pengawasan dan menangani kasus terkait dengan pelanggaran etika dan moral perseorangan, perbedaannya adalah ruang lingkup wila>yah al-Hisbah yang lebih luas.Sejalan dengan hasil penelitian ini, Dewan Pers harus diformat ulang dan diberdayakan agar mampu melindungi kemerdekaan pers demi kepentingan masyarakat. Hal tersebut bisa diwujudkan dengan merevisi UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Salah satu poin perbaikan yang penting adalah merevitalisasi kedudukan serta memperkuat fungsi dan kewenangan Dewan Pers.