Modul Panduan Advokasi bagi Paralegal

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Warjiyati, Sri (2019) Modul Panduan Advokasi bagi Paralegal. Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UINSA, Surabaya.

Text
Modul Paralegal_Sri Warjiyati.pdf
Download (2MB)

Abstract

Dalam lingkup global sekarang ini, peran dan fungsi paralegal sangat strategis dan penting dalam gerakan pemberdayaan hukum di masyarakat. Peran dan fungsi paralegal sebagai perantara atau jembatan antara masyarakat pencari keadilan dan lembaga bantuan hukum Aisyiyah. Sebagai perantara, paralegal memainkan peran penting dalam pembelaan hak dan kepentingan masyarakat lokal mengingat anggota Majelis Hukum dan HAM lebih dekat dan berhubungan langsung dengan komunita yang ada dan hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, upaya peningkatan kualitas paralegal dari Majlis Hukum dan HAM Aisyiyah dilakukan melalui penyelenggaraan pendidikan atau pelatihan khusus untuk pemberian sertifikasi. Fenomena pertumbuhan paralegal ini mulai menonjol sejalan dengan program-program penyadaran potensi dan hak-hak masyarakat miskin atau masyarakat yang tertinggal mulai dijalankan oleh lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang sosial, keagamaan dan kebudayaan atau kesenian. Sejalan dengan ini Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jawa Timur memberikan perhatian dan konsentrasi pada ikhtiar untuk membangkitkan masyarakat guna memahami potensi dirinya dan hak tanggung jawabnya dalam pengertian yang umum sebagai warga Negara. Oleh karena itu keterlibatan Majlis Hukum dan HAM sangat penting untuk memberikan kesadaran hukum, nasihat hukum sebagai paralegal juga menjalankan tugas advokasi dan pengorganisasian serta melakukan pendidikan dan penyadaran hak hukum masyarakat. Secara garis besar, buku ini mengambil materi Panduan Paralegal Keterampilan Advokasi oleh YLBHI dan IALDF yang kemudian diramu dan disesuaikan dengan kondisi cultural di Aisyiyah. Bagian pertama membahas pengertian, tugas dan fungsi paralegal. Bagian kedua membahas prosedur pencarian fakta. Bagian ketiga membahas hukum acara pidana, sedangkan bagian terakhir membahas panduan menulis dan menyiarkan.
Akhirnya, harapan Majelis Hukum dan HAM adalah buku panduan ini dapat membantu semua pihak yang berkepentingan dan dapat berkontribusi dalam pemberdayaan hukum di masyarakat.