Analisis hukum Islam dan Undang-undang Nomor 51/PRP/Tahun 1960 terhadap praktik sewa menyewa tanah milik PT.KAI oleh warga RW 10 Pacarkeling Surabaya

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Hanifah, Alvin Ainun (2020) Analisis hukum Islam dan Undang-undang Nomor 51/PRP/Tahun 1960 terhadap praktik sewa menyewa tanah milik PT.KAI oleh warga RW 10 Pacarkeling Surabaya. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Alvin Ainun Hanifah_C02216009.pdf
Download (4MB)

Abstract

Skripsi dengan judul "Analisis hukum Islam dan Undang-undang nomor 51/prp/tahun 1960 terhadap praktik sewa menyewa tanah milik PT.KAI oleh warga RW 10 Pacarkeling Surabaya" merupakan hasil penelitian lapangan untuk menjawab dari rumusan masalah bagaimana praktik sewa menyewa tanah milik PT. KAI oleh warga RW 10 Pacarkeling Surabaya dan bagaimana analisis hukum Islam dan Undang-undang nomor 51/prp/tahun 1960 terhadap praktik sewa menyewa tanah milik PT. KAI oleh warga RW 10 Pacakeling Surabaya. Hasil pengumpulan data didapatkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi kepada pihak yang terkait yakni, pemilik tanah, pengelola dan penyewa. Kemudian dianalisa dengan menggunakan pola pikir induktif yaitu menggambarkan sesuatu hal dengan mengumpulkan data yang terkait tentang sewa menyewa tanah milik PT. KAI oleh warga RW 10 Pacarkeling Surabaya kemudian dianalisa dengan menggunakan hukum Islam dan Undang-undang nomor 51/prp/tahun 1960 tentang larangan penggunaan lahan tanpa ada izin yang berhak atau kuasanya yang sah untuk kemudian ditarik sebuah kesimpulan. Hasil penelitian menyatakan bahwa praktik sewa menyewa di RW 10 Pacarkeling Surabaya yang dilakukan oleh pengelola dengan menyewakan tanah kosong milik PT. KAI dan dijadikan sebuah lahan parkir untuk warga. Menurut hukum Islam praktik terebut tidak sah karena syarat ijārah bahwa objek harus merupakan kepemilikan orang yang menyewakan tidak terpenuhi. Sedangkan menurut Undang-Undang nomor 51/prp/tahun 1960, hal tersebut melanggar karena tidak adanya izin pihak terkait dalam pemakaian tanah tersebut. Adapun saran bagi pihak pengelola hendaknya mengajukan izin terkait sewa menyewa tanah terlebih dahulu kepada PT. KAI agar tidak menimbulkan perselisihan atau kesalahpahaman antara pihak pengelola dengan pihak terkait yang bersangkutan.