Analisis hukum Islam dan Undang-Undang nomor 4 tahun 1996 terhadap barang jaminan di BMT Madani Sepanjang Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Yulianti, Nur Eka (2020) Analisis hukum Islam dan Undang-Undang nomor 4 tahun 1996 terhadap barang jaminan di BMT Madani Sepanjang Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Nur Eka Yulianti_C92216126.pdf
Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini merupakan hasil penelitian lapangan. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui praktik jaminan di BMT Madani dan analisis hukum Islam terhadap praktik jaminan di BMT Madani. Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknik wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif dengan pola pikir induktif. Hasil dari penelitian menyimpulkan bahwa yang pertama, praktik pembiayaan di BMT Madani adalah pembiayaan dengan menggunakan akad murabahah dengan jaminan berupa buku pemakaian stand pasar. Dalam transaksi sebelumnya terdapat perjanjian pemakaian stand antara nasabah dengan dinas pasar Sepanjang. Kedua, berdasarkan hukum Islam, praktik pembiayaan murabahah di BMT Madani dengan jaminan buku pemakaian stand pasar sudah memenuhi rukun dan syarat dalam akad murabahah, Fatwa DSN No. 04/DSN/MUI/2000 tentang Murabahah dan Fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn. Namun barang jaminan yang digunakan dalam pembiayaan murabahah tidak memenuhi rukun dan syarat dari akad rahn yaitu tentang marhun dan marhun bih. Sehingga pembiayaan murabahah tersebut tidak sah karena dalam objeknya yaitu stand pasar adalah milik orang lain, meskipun buku pemakaian stand adalah milik nasabah. Karena buku tersebut merupakan bukti dari pemakaian stand pasar. Untuk jumlah dana yang diberikan BMT Madani kepada nasabah kurang sebanding dengan jaminan yang nasabah berikan ke BMT Madani. Kemudian dilihat dari segi UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Dalam hal ini maka buku pemakaian stand pasar yang dijadikan sebagai jaminan utang di BMT Madani bertentangan dengan UU. Disarankan Bagi BMT Madani, dalam menerima barang jaminan sebaiknya tidak bertentangan dengan hukum Islam dan hukum positif. Apabila barang jaminan berupa buku pemakaian stand pasar dari nasabah sebaiknya tidak diterima. Dan BMT Madani harus bisa mempertahankan prosedur pembiayaan dari produknya. Bagi nasabah, sebaiknya tidak menggunakan buku pemakaian stand pasar sebagai jaminan di BMT Madani. Karena untuk menghindari hal yang tidak diinginkan apabila nasabah telat dalam pembayaran angsuran.