Analisis hukum Islam dan undang-undang no. 8 tahun 1999 terhadap jual beli hp rekondisi di Kelurahan Putat Gede Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Sari, Dinda Rahayu Ratna (2020) Analisis hukum Islam dan undang-undang no. 8 tahun 1999 terhadap jual beli hp rekondisi di Kelurahan Putat Gede Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Dinda Rahayu Ratna Sari_C02216017.pdf
Download (1MB)

Abstract

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian adalah wawancara dan dokumentasi. Kemudian data diolah menggunakan teknik pengolahan data adalah editing, organizing dan analyzing. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis data deskriptif kualitatif dengan menggunakan permasalahan yang ada atau data yang diperoleh. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengertian jual beli menurut hukum Islam dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Untuk mengetahui dasar hukum dalam Islam serta perlindungan bagi konsumen, penulis menggunakan pendekatan berdasarkan al-Qur’an dan Hadist. Jual beli HP rekondisi di Kelurahan Putat Gede jual beli HP rekondisi dimana penjual tidak memiliki counter, sehingga tidak menyediakan HP rekondisi lebih dari satu. Penjual melakukan penjualan HP rekondisi melalui iklan yang dipromosikan melalui iklan sosial media seperti Facebook, Instagram, Whatsapp dan sosial media lainnya. HP rekondisi diperjualbelikan dengan menggunakan sistem COD (Cash On Delivery). Dalam iklan tersebut bertuliskan spesifikasi HP rekondisi, akan tetapi ketika berlangsungnya transaksi penjual tidak menjelaskan kondisi dan spesifikasi HP rekondisi secara lengkap dan benar. Dapat disimpulkan bahwa analisis hukum Islam terhadap jual beli HP rekondisi di Kelurahan Putat Gede Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya adalah tidak sah karena tidak memenuhi beberapa syarat dalam jual beli. Jual beli HP rekondisi di Kelurahan Putat Gede juga melanggar Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu terletak pada pasal 4b, 4c,4d, 4g, 4h dan sebagai penjual juga mempunyai kewajiban pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Sejalan dengan diadakanya penelitian, penulis memberikan saran bahwa sebelum menentukan pilihan untuk membeli HP rekondisi harusnya lebih waspada, mengingat bahwa barang rekondisi pastilah kualitasnya berkurang. Oleh karena itu, jika masih ragu akan membeli HP rekondisi sebaiknya banyak-banyak membaca informasi melalui sosial media atau bisa bertanya kepada seseorang yang paham dan mengerti terkait HP rekondisi. Sebagai pembeli harus smart buyer agar tidak menyesal nantinya.