Analisis Putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor:968/Pdt.G/2014/PA.Mr tentang gugatan hak asuh anak dengan verstek

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Muflihah, Ainul (2015) Analisis Putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor:968/Pdt.G/2014/PA.Mr tentang gugatan hak asuh anak dengan verstek. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Ainul Muflihah_C01211011 ok.pdf
Download (2MB)

Abstract

Skripsi yang berjudul “Analisis Putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor: 968/Pdt.G/2014/PA.Mr Tentang Gugatan Hak Asuh Anak Dengan Verstek” ini merupakan hasil penelitian terhadap putusan Pengadilan Agama Mojokerto, untuk menjawab pertanyaan: Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Mojokerto dalam memutus perkara nomor: 968/Pdt.G/2014/PA.Mr tentang gugatan hak asuh anak dengan Verstek? Bagaimana analisis Yuridis terhadap putusan Pengadilan Agama Mojokerto nomor: 968/Pdt.G/2014/PA.Mr tentang gugatan hak asuh anak dengan Verstek? Dalam menjawab permasalahan tersebut teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode kualitatif. Data yang berhasil dikumpulkan selanjutnya disusun dan dianalisis dengan menggunakan metode Deskriptif Analitik, yaitu dengan cara menguraikan putusan Pengadilan Agama Mojokerto nomor 968/Pdt.G/2014/PA.Mr mulai dari alasan terjadinya gugatan hak asuh anak hingga sampai pada dasar-dasar hukum yang digunakan dalam putusannya, kemudian dilakukan analisis pada hal-hal tersebut. Hasil penelitian ini menjelaskan pertama, pertimbangan hukum yang digunakan oleh Hakim Pengadilan Agama Mojokerto yaitu pertimbangan hukum yang digunakan Hakim Anggota I adalah karena Verstek, dimana Tergugat dalam perkara Verstek itu Tergugat tidak hadir dan mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, dan dalam hadits dikatakan bahwa ibu berhak mendapat h}ad}a>nah jika ibu belum menikah lagi. Dalam hal ini ada perbedaan pendapat antara Hakim Anggota I dengan Hakim Anggota II dan Majelis Hakim, pertimbangan hukum yang digunakan oleh Hakim Anggota II dan Majelis Hakim yaitu perkara Verstek itu bisa dikabulkan jika tidak melawan hak dan berdasarkan hukum, dalam hal ini menurut Hakim Anggota II dan Majelis hakim gugatan tersebut tidak berdasarkan hukum karena saksi tidak mengetahui kondisi anak tersebut pasca perceraian, ibu sudah menikah lagi itu tidak bisa menjadi pedoman karena dalam hal ini belum tentu jika ibu sudah menikah, anak tersebut tidak terawat, pertimnagan utama untuk kepentingan dan kebaikannya maka anak lebih tersebut yang masih berumur 2 tahun lebih baik jika bersama ibunya. Kedua, dari yuridis sendiri Verstek kurangnya bukti yang bisa menjadikan dasar hukum karena diperlukan dasar hukum untuk putusan Verstek itu bisa dimenangkan Penggugat, syarat h}ad}a>nah dan kepentingan anak sendiri tidak ada yang menyebabkan berpindahnya atau dicabutnya hak asuh anak menurut ulama fiqh juga sepakat mengatakan bahwa ayah tidak bisa mengambil anak dari ibunya apabila mereka bercerai, kecuali ada alasan syara’ yang membolehkannya, dalam hal ini tidak ada bukti bahwa ibu itu tidak cakap dalam mengasuh anak. Sejalan dengan kesimpulan di atas, Dalam Putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor: 968/Pdt.G/2014/PA.Mr tentang gugatan hak asuh anak dengan Verstek ini penulis menyarankan untuk Hakim lebih diteliti lagi dari segi alasan hukumnya, sehingga dapat mengetahui alasan yang bisa dijadikan dasar hukum dalam melakukan suatu gugatan.