Tinjauan hukum pidana Islam terhadap hukuman atas tindak pidana perdagangan orang terhadap anak: studi putusan Pengadilan Negeri Medan nomor: 3107/pid.sus/2018/pn.mdn

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fikhlyah, Ditta Aliani (2020) Tinjauan hukum pidana Islam terhadap hukuman atas tindak pidana perdagangan orang terhadap anak: studi putusan Pengadilan Negeri Medan nomor: 3107/pid.sus/2018/pn.mdn. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Ditta Aliani Fikhlyah_C03213015.pdf
Download (4MB)

Abstract

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Hukuman atas Tindak Pidana Perdagangan Orang terhadap Anak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 3107/Pid.Sus/2018/PN.Mdn)” adalah hasil penelitian pustaka untuk menjawab pertanyaan bagaimana analisis pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor: 3107/Pid.Sus/2018/PN.Mdn tentang hukuman atas tindak pidana perdagangan orang terhadap anak serta bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hukum dalam putusan Nomor: 3107/Pid.Sus/2018/PN.MDN tentang hukuman atas tindak pidana perdagangan orang terhadap anak.Jenis pnelitian ini adalah penelitian kualititatif, dengan metode penelitian kualitatif-deskriptif, serta menggunakan pendekatan yuridis-normatif. Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknik dokumentasi. Setelah semua data terkumpul, data diolah dan dianalisis dengan metode deskriptif analisis dan dengan pola pikir deduktif untuk memperoleh kesimpulan yang khusus dan dianalisis menurut hukum pidana Islam. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Pertimbangan hukum hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 3107/Pid.Sus/2018/PN.Mdn tentang tindak pidana perdagangan orang telah diputus oleh Majelis Hakim berdasarkan dakwaan alternatif pertama Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 2 ayat (1) jo pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Majelis Hakim memberikan hukuman berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan kepada terdakwa. Akan tetapi, Hakim di dalam pertimbangannya tidak mempertimbangkan saksi korban yang masih tergolong anak dibawah umur. Oleh sebab itu, seharusnya terdakwa dijerat juga dengan pasal 17 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, maka hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa seharusnya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana pasal 2 ayat (1). Tinjauan hukum pidana Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 3107/Pid.Sus/2018/PN.Mdn adalah termasuk jari>mah takzir. Unsur-unsur jari>mah dalam tindak pidana perdagangan orang telah terpenuhi. Dan sanksinya sesuai dengan hukuman takzir yang ditentukan oleh ulil amri atau Majelis hakim yaitu berupa hukuman pidana penjara dan denda sesuai dengan kemaslahatan umat dengan berpedoman pada Undang-Undang yang berlaku yaitu Undang-Undang No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Berhubungan dengan kesimpulan di atas, maka disarankan kepada aparatur penegak hukum untuk selalu meningkatkan dan bersinergi dalam memberantas tindak pidana perdagangan orang terutama hakim yang diberikan kekuasaan untuk memutus suatu perkara alangkah baiknya dalam memutus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ada agar tercapainya keadilan hukum bagi masyarakat serta kemaslahatan bersama.