Analisis komparatif pandangan tokoh Muhammadiyah dan tokoh Nahdlatul Ulama kecamatan Besuki terhadap hukum praktik petik laut kecamantan Besuki Situbondo

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Shalehah, Fathimah (2020) Analisis komparatif pandangan tokoh Muhammadiyah dan tokoh Nahdlatul Ulama kecamatan Besuki terhadap hukum praktik petik laut kecamantan Besuki Situbondo. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Fathimah Shalehah_C06216006.pdf
Download (6MB)

Abstract

Penelitian dengan judul “Analisis Komparatif Pandangan Tokoh Muhammadiyah dan Tokoh Nahdlatul Ulama Kecamatan Besuki terhadap Hukum Praktik Petik Laut Kecamatan Besuki Situbondo” adalah penelitian yang menjawab dua rumusan masalah yaitu: Bagaimana pandangan tokoh Muhammadiyah dan Tokoh Nahdlatul Ulama Besuki tentang hukum praktik petik laut di daerah Besuki Situbondo?, dan Bagaimanan analisis komparatif pandangan tokoh Muhammadiyah dan Tokoh Nahdlatul Ulama Besuki tentang hukum praktik petik laut di daerah Besuki Situbondo? Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, yang mana data yang diperoleh menggunkana wawancara beserta dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan pendekatan komparatif, yaitu penelitian dengan menggambarkan data apa adanya tentang pendapat tokoh Muhammadiyah dan pendapat tokoh Nahdlatul Ulama terhadap hukum praktik petik laut di Daerah Besuki Situbondo, kemudian dilakukan analisis secara komprehensif dengan pendekatan komparatif untuk ditarik sebuah kesimpulan. Temuan dari penelitian ini adalah tokoh Muhammadiyah berpendapat bahwa hukum dari pelaksanaan praktik petik laut boleh dengan syarat dalam pelaksanaannya tidak terdapat kepercayaan yang mendekati syirik. Tokoh Nahdlatul Ulama berpendapat bahwa hukum dari pelaksanaan praktik petik laut tidak boleh dilaksanakan, karena di dalam pelaksanaannya mengandung unsur tabzir dan khawatir di dalam pelaksanaannya menimbulkan perkara yang mendekati syirik. Tokoh Muhammadiyah dan tokoh Nahdlatul Ulama memiliki persamaan dalam menetapkan hukum praktik petik laut, yakni sama sama mengatakan tidak boleh ketika dalam pelaksanaannya menimbulkan kepercayaan yang mendekati syirik. Perbedaan sudut pandang, tokoh Muhammadiyah berpendapat bahwa hukum dari praktik petik laut adalah boleh, karena dapat dijadikan momen dakwah yang di qiyaskan terhadap kobolehan melaksanakan Maulid Nabi, dalam penerapan praktik petik laut menyimpan banyak maslahah, sedangkan pendapat dari tokoh Nahdlatul Ulama adalah tidak boleh, karena dalam pelaksanannya terdapat banyak tabzir dan dikhawatirkan adanya kepercayaan yang mendekati syirik. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan yakni tokoh Muhammadiyah membolehkan melakukan upacara petik laut dengan syarat tidak ada faktor yang mendekati syirik, sedangkan tokoh Nahdlatul Ulama mengatakan tidak boleh melaksakan upacara petik laut karena dalam pelaksanaan upacara petik laut mengandung unsur tabzir dan di hawatirkan adanya perkara yang mendekati syirik, boleh dikakukan dengan syarat hal yang mendekati tabzir dihilangkan. Persamaannya sama sama tidak boleh melaksanakan upacara petik laut jika terdapat perkara yang mendekati syirik. Perbedaannya tokoh Muhammadiyah boleh dengan dasar dijadikannya momen dakwah, tokoh Nahdlatul Ulama tidak boleh melakukannya atas dasar tabzir, akan tetapi boleh melaksanakannya dengan syarat perkara yang mengandung tabzir dihilangkan. Saran untuk masyarakat nelayan seharusnya dalam melakukan upaca petik laut tidak dilakukan secara berlebihan hingga menimbulkan perkara yang menyalai syariat di dalamnya, cukup melakukan sekedarnya saja.