Analisis yuridis terhadap implementasi pasal 8 peraturan pemerintah no 9 tahun 1975 tentang pengumuman kehendak perkawinan di KUA Kecamatan Jambangan, Wonocolo dan Gubeng Kota Surabaya

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Mubarok, Ahmad (2019) Analisis yuridis terhadap implementasi pasal 8 peraturan pemerintah no 9 tahun 1975 tentang pengumuman kehendak perkawinan di KUA Kecamatan Jambangan, Wonocolo dan Gubeng Kota Surabaya. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Ahmad Mubarok_C91215095.pdf
Download (2MB)

Abstract

Skripsi ini merupakan penelitian lapangan yang berjudul Analisis Yuridis ‎Terhadap Implementasi Pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang ‎Pengumuman Kehendak Perkawinan di KUA Kec. Jambangan, Wonocolo, dan ‎Gubeng Kota Surabaya. Penelitian ini menjawab rumusan masalah bagaimana ‎implementasi Pasal 8 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 Tentang ‎Pengumuman Kehendak Perkawinan di KUA Kec. Jambangan, Wonocolo, dan ‎Gubeng Kota Surabaya dan bagaimana analisis yuridis tehadap implementasi ‎Pasal 8 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 Tentang Pengumuman Kehendak ‎‎Nikah di KUA Kec. Jambangan, Wonocolo, dan Gubeng Kota Surabaya. ‎Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang mengambil lokasi di ‎Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Jambangan, Wonocolo, dan Gubeng Kota ‎Surabaya. Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik deskriptif analisis ‎‎‎dengan menggunakan pola pikir deduktif. Metode deskriptif analisis ‎adalah ‎memaparkan data yang diperoleh dari lapangan yang berisi ‎wawancara serta ‎dokumentasi secara mendalam dengan menganalisa ‎semua aspek yang berkaitan ‎dengan objek dari penelitian ini, kemudian ‎dianalisis menggunakan Peraturan ‎Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Pola ‎pikir deduktif merupakan cara penarikan ‎kesimpulan dari hal yang ‎bersifat umum ke khusus, dimana penulis akan ‎menggambarkan ‎hasil penelitian diawali dengan teori pengumuman kehendak ‎perkawinan, ‎kemudian mengemukakan kenyataannya yang bersifat khusus dari ‎hasil ‎penelitian tentang implemetasi pengumuman kehendak perkawinan ‎menurut ‎pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.‎ Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa: Pertama, pelaksanaan ‎pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pengumuman kehendak ‎perkawinan belum dilaksanakan secara maksimal, dikarenakan terdapat beberapa ‎kendala yang dihadapi KUA diantaranya yakni, jumlah petugas KUA yang masih ‎kurang, terdapat KUA yang tidak memiliki papan pengumuman kehendak ‎perkawinan sehingga pengumuman kehendak perkawinan tidak bisa ditempel ‎sebagaimana mestinya. Kedua, meskipun pengumuman kehendak nikah tidak ‎dilaksanakan, tidak menyebabkan ‎keabsahan nikah menjadi gugur, hal ini ‎dikarenakan pengumuman kehendak ‎nikah merupakan syarat admistratif yang ‎tidak mempunyai dampak secara ‎langsung terhadap keabsahan perkawinan.‎ Oleh sebab itu, maka disarankan agar Kementerian Agama menambah ‎jumlah pegawai yang ada di masing-masing KUA Kecamatan khususnya KUA ‎Kecamatan Jambangan, Wonocolo, bagi KUA disarankan agar memaksimalkan ‎anggota KUA dengan cara mengolah manajemen waktu dengan baik serta tugas ‎yang diberikan dikerjakan sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing pegawai, ‎dan melengkapi alat pendukung pengumuman kehendak perkawinan, karena ‎‎dengan begitu pengumuman kehendak perkawinan dapat dilaksanakan sesuai ‎dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.‎