Engku Puteri Raja Hamidah dan kondisi pemerintahan Kerajaan Melayu Riau-Lingga (1803-1832)

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Razak, Yune Thalia (2020) Engku Puteri Raja Hamidah dan kondisi pemerintahan Kerajaan Melayu Riau-Lingga (1803-1832). Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Yune Thalia Razak_A72213146.pdf
Download (1MB)

Abstract

Penulisan skripsi ini disusun dengan metode penelitian sejarah, yaitu: Heuristik (Pengumpulan Data), Verifikasi (Kritik Sumber), Interpretasi, dan Historiografi. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan historis, biografis dan sosiologis. Sedangkan teori yang digunakan adalah teori peran, teori konflik dan teori kekuasaan. Dari hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa: (1) Kerajaan Melayu Riau-Lingga adalah kerajaan di wilayah Kepulauan Riau yang semula wilayah kekuasaan termasuk Johor, Pahang, Riau, Lingga kemudian dengan campur tangan kompeni Inggris dan Belanda terbagi untuk wilayah semenanjung Melaka sampai Temasek atau sekarang disebut Singapura kekuasaan Inggris dan wilayah sisanya kekuasaan Belanda yaitu Riau-Lingga dan pulau-pulau kecil sekitarnya. (2) Engku Puteri Raja Hamidah adalah putri dari Raja Haji Fisabilillah yang merupakan Yang Dipertuan Muda IV Kesultanan Melayu Johor, Engku Puteri Raja Hamidah dipersunting Sultan Mahmud Syah III pada tahun 1803 dan di beri mahar Pulau Penyengat serta di amanahi sebagai pemegang Regalia Kerajaan Melayu Riau Lingga yaitu alat kebesaran atau pusaka kerajaan yang menjadi syarat sah tidaknya dalam penabalan seorang sultan. (3) Untuk memulihkan tali persaudaraan antara Melayu dan Bugis yang sempat retak, menikahlah Sultan Mahmud Syah III dengan Engku Puteri Raja Hamidah seorang keturunan bugis. Sultan memiliki dua anak yaitu Tengku Husein dan Tengku Abdul Rahman, setelah wafatnya sultan terjadilah perpecahan dalam pengangkatan sultan, penabalan sultan baru dilakukan tanpa Regalia Kerajaan karna yang diangkat bukan lah Tengku Husein anak sulung melainkan Tengku Abdul Rahman walau mendapat tentangan yang keras namun Yang Dipertuan Muda Raja Djakfar tetap bersikeras melantik Tengku Abdul Rahman. Tengku Husein akhirnya dibujuk untuk menjadi sultan di Singapura oleh Inggris yang masih ingin menguasai perdagangan di Melaka walau semua kekuasaan Inggris sudah di kembalikan ke Belanda sesuai Perjanjian Wina. Tengku Husein dilantik oleh Temenggung juga tanpa di sertai Regalia Kerajaan walau sudah membujuk agar sang permaisuri mau menyerahkan alat kebesaran itu. Disinilah campur tangan Inggris dan Belanda yang memecah kekuasaan Kerajaan Melayu Riau-Lingga menjadi dua bagian dengan sultan yang berbeda. Alat kebesaran berhasil direbut paksa dari tangan Engku Puteri Raja Hamidah oleh Belanda untuk melantik kembali Tengku Abdul Rahman sebagai Sultan dengan wilayah kekuasaan Riau-Lingga dan pulau sekitarnya sesuai Traktat London dimana wilayah Semenanjung Melaka termasuk Singapura menjadi kekuasaan Inggris.