Analisis fiqih siyasah dusturiyah terhadap ketentuan presidential threshold dan parliamentary threshold menurut uu no 7 tahun 2017 pasca putusan mk no. 53/puu-xv/2017 dan no. 20/puu-xvi/2018

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Rozaq, Muhammad Bahru (2020) Analisis fiqih siyasah dusturiyah terhadap ketentuan presidential threshold dan parliamentary threshold menurut uu no 7 tahun 2017 pasca putusan mk no. 53/puu-xv/2017 dan no. 20/puu-xvi/2018. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Muhammad Bahru Rozaq_C05216036.pdf
Download (1MB)

Abstract

Skripsi ini merupakan hasil penelitian pustaka dengan judul “Analisis Fiqih Siya<sah Dusturiyah Terhadap Ketentuan Presidential Threshold Dan Parliamentary Threshold Menurut UU No 7 Tahun 2017 Pasca Putusan Mk No. 53/PUU-XV/2017 Dan No. 20/PUU-XVI/2018” untuk menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam rumusan masalah yaitu: pertama, Bagaimana penentuan ambang batas Presidential Threshold dan Parliamentary Threshold menurut UU No. 7 Tahun 2017 tentang pemilu pasca putusan MK No. 53/PUU-XV/2017 dan No. 20/PUU-XVI/2018. Kedua, Bagaimana analisis fiqih siyasah dusturiyah terhadap Presidential Threshold dan Parliamentary Threshold menurut UU No. 7 Tahun 2017 tentang pemilu pasca putusan MK No. 53/PUU-XV/2017 dan No. 20/PUU-XVI/2018. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dan data penelitian dikumpulkan dengan cara dokumentasi yakni mengumpulkan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pembahasan kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk membuat deskripsi mengenai obyek penelitian secara sistematis, akurat dan faktual mengenai syarat dari obyek penelitian yang kemudian dihubungkan dengan putusan terkait. Selanjutnya data tersebut dianalisis menggunakan teori hukum Islam, yaitu fiqh siya<sah Dusturiyah. Hasil penelitian ini yaitu pertama, dikabulkannya permohonan judicial review yang menyatakan Pasal 173 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Penelitian yang kedua, Kebijakan parliamentary threshold diperbolehkan oleh konstitusi sebagai politik penyederhanaan kepartaian. Mengenai berapa besarnya angka ambang batas adalah menjadi kewenangan pembentuk undang-undang untuk menentukannya tanpa boleh dicampuri oleh Mahkamah selama tidak bertentangan dengan hak politik, kedaulatan rakyat, dan rasionalitas. Analisis fiqh siya<sah yang masuk dalam cakupan Presidential Threshold dan Parliamentary Threshold adalah Khilafah (Pemimpin Negara) dan Ahl al-Hall Wal al-‘Aqd (DPR), seorang pemangku negara sudah menjadi kewajibannya memimpin negara sebaik mungkin dengan dibantu anggota parlemen. kemudian dalam konteks siya<sah Dusturiyahpun demikian dijelaskan secara islami sejalan dengan tujuan pemerintah yang membuat UU NO 7 Tahun 2017 tentang pemilu agar tercapainya kontestasi politik yang jujur dan bersih.