Tinjauan fiqh siyasah terhadap pemberhentian kepala daerah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia: studi kasus pemberhentian Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Rahmi, Nabitha Zaki'ah (2020) Tinjauan fiqh siyasah terhadap pemberhentian kepala daerah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia: studi kasus pemberhentian Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Nabitha Zaki'ah Rahmi_C95216133.pdf
Download (1MB)

Abstract

Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknik studi kepustakaan yang dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif analisis. Teknis analisis data menggunakan pola pikir deduktif yaitu memaparkan dari teori pemakzulan di tarik dari kasus pemberhentian kepala daerah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pemberhentian kepala daerah diatur dalam Pasal 78 sampai dengan Pasal 89 berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, dimana pemberhentian kepala daerah hanya dapat dilakukan jika kepala daerah terbukti melanggar aturan hukum. Oleh karena itu, kepala daerah atau pejabat negara lainnya harus bisa melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Fokus penelitian ini studi terhadap kasus pemberhentian Bupati Mojokerto periode 2010-2015 dan periode 2016-2021. Mustofa Kamal Pasa, SE diberhentikan akibat terbukti menyalahgunakan kewenangannya yakni melakukan korupsi terkait pembangunan menara telekomunikasi di Kabupaten Mojokerto tahun 2015. dapun menurut ahli fiqh siyasah kepala daerah bisa diberhentikan jika sudah menyimpang dari ajaran syariat, tidak berlaku adil, tidak memenuhi syarat lagi sebagai kepala daerah, dan atau bisa diberhentikan atas keputusan kepala negara yang sedang menjabat dan oleh menteri yang mengangkat kepala daerah tersebut. Berdasarkan dengan kesimpulan diatas, maka lembaga pemerintah harus lebih memperketat pemilihan terhadap calon kepala daerah atau pejabat negara lainnya agar meminimalisis terjadinya hal serupa.