Analisis yuridis terhadap peran penghulu dalam mengubah keyakinan masyarakat tentang mitos perkawinan : studi kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Yatin, Masrifa Anif (2020) Analisis yuridis terhadap peran penghulu dalam mengubah keyakinan masyarakat tentang mitos perkawinan : studi kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Masrifa Anif Yatin_C91216166.pdf
Download (1MB)

Abstract

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan untuk menjawab pertanyaan bagaimana peran penghulu dalam mengubah keyakinan masyarakat tentang mitos perkawinan di KUA Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo dan bagaimana analisis yuridis terhadap peran penghulu dalam mengubah keyakinan masyarakat tentang mitos perkawinan di KUA Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo. Data penelitian dihimpun melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode yang digunakan ialah metode kualitatif. Selanjutnya dianalisis dengan teknik deskriptif analisis yang menggunakan pola pikir deduktif, yaitu mengaanalisa terhadap data yang bersifat umum ke khusus. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa peran yang dilakukan penghulu meliputi penyuluhan, mengadakan bimbingan dan konsultasi sebelum dan sesudah perkawinan, serta melakukan penerapan program Pusaka Sakinah yang digagas oleh Dirjen Bimas Islam. Hal ini tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Sedangkan jika dianalisis yuridis, peran yang dilakukan penghulu KUA di wilayah Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo dalam mengubah keyakinan masyarakat terhadap mitos-mitos perkawinan ini secara yuridis tidak ada satupun dalil hukum yang bisa melarangnya. Justru peran ini merupakan penterjamahan dari tugas penghulu yang ada dalam Pasal 8 Ayat (1) MENPAN No. PER/62/M.PAN/6/2005 tentang Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka Kreditnya yakni menyatakan bahwa salah satu tugas penghulu adalah memberikan nasihat dan konsultasi nikah/rujuk. Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka disarankan kepada penghulu: pertama, penghulu hendaknya selalu berupaya dan berusaha melakukan terobosan-terobosan yang baru untuk menambah minat peristiwa perkawinan, serta hendaknya bersinergis dengan modin maupun tokoh masyarakat untuk menangani masalah yang ada di masyarakat terkait kepercayaan terhadap mitos perkawinan; kedua, pemerintah kiranya dapat lebih mendukung dalam pemenuhan tugas dan fungsi penghulu melalui penguatan undang-undang dan menyiapkan dana yang mencukupi; ketiga, masyarakat hendaknya lebih memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan juga aturan yang disyariatkan agama Islam.