Analisis tindak pidana yang mengakibatkan kebakaran hutan menurut undang-undang nomor 18 tahun 2018 dan kajian fiqh al-bi’ah: studi kasus di Gunung Arjuno-Welirang kawasan taman hutan raya Raden Soerjo Jawa Timur

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Rizki, Fitria Noviatur (2020) Analisis tindak pidana yang mengakibatkan kebakaran hutan menurut undang-undang nomor 18 tahun 2018 dan kajian fiqh al-bi’ah: studi kasus di Gunung Arjuno-Welirang kawasan taman hutan raya Raden Soerjo Jawa Timur. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Fitria Noviatur Rizki_C93216079.pdf
Download (3MB)

Abstract

Skripsi ini menggunakan metode Kualitatif yang selanjutnya dianalisis menggunakan Deskriptif Analisis dengan pola pikir deduktif. Hasil penelitian ini ditemukan bentuk tindak pidana yang mengakibatkan kebakaran hutan di Gunung Arjuno-Welirang Kawasan Taman Hutan Raya Raden Soerjo Jawa Timur yaitu tindakan perburuan liar yang dilakukan dengan cara membakar tumbuhan di hutan agar hewan-hewan hutan berlarian dan saat itulah hewan ditangkap, dan subyek pelaku tersebut adalah masyarakat sekitar. Pelanggaran tersebut dijelaskan dalam pasal 12 huruf F pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013. Pelanggaran Taman Hutan Raya Raden Soerjo Jawa Timur telah diberikan oleh petugas berupa peringatan dan pembinaan, serta membuat surat pernyataan agar tidak mengulanginya lagi pelanggaran yang kedua kalinya. Akan tetapi, apabila bukti-bukti sudah cukup maka akan langsung diserahkan ke polisi. Penerapan sanksi disini diberikan sesuai peraturan perundang-undangan yaitu Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pemberantasan Pencegahan Perusakan Hutan. Sanksi tindak pidana kawasan Tahura Raden Soerjo dalam hukum pidana Islam belum dijelaskan, akan tetapi tindakan tersebut termasuk pelanggaran pelestarian lingkungan yang juga tertuang pada Kajian Fiqh Al-Bi’ah. Pertanggungjawaban pelanggaran Ekosistem Hutan dalam Kajian Fiqh Al-Bi’ah yaitu dengan melakukan rehabilitasi ekosistem yang telah dirugikan seperti yang telah disebutkan pada prinsip tanggungjawab resiko. Penelitian di atas, diharapkan kasus pelanggaran kerusakan hutan dapat dicegah dan kasus-kasus yang telah terjadi dapat segera terselesaikan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang kehutanan. Serta terciptanya kepastian hukum, perlindungan hak asasi yang adil, dan tetap terjaganya alam sekaligus kandungan-kandungan di dalamnya.