Analisis Yuridis Tindak Pidana Prostitusi Online yang Memperdagangkan Anak Di Bawah Umur: analisa putusan Perkara No.121/Pid.Sus/2019/PN.Met

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Majidah, Arina (2020) Analisis Yuridis Tindak Pidana Prostitusi Online yang Memperdagangkan Anak Di Bawah Umur: analisa putusan Perkara No.121/Pid.Sus/2019/PN.Met. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Arina Majidah_C03216005.pdf
Download (2MB)

Abstract

Dalam penelitian ini, penulis mengkaji dan meneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode kepustakaan (liberary research). Data yang digunakan berasal dari putusan Pengadilan Negeri Metro No.121/Pid.Sus/2019/PN.Met sebagai data primer serta UU, karya ilmiah para sarjana hukum, dan pendapat para ahli hukum sebagai data skunder yang kemudian dianalisis menggunakan teknik deskriptif dengan menggunakan pola pikir deduktif, yakni menjelaskan dan memaparkan data apa adanya kemudian dianalisis dan diambil kesimpulan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: pertama, Putusan Pengadilan Negeri Metro No.121/Pid.Sus/2019/PN.Met tentang tindak pidana prostitusi online yang memeprdagangkan anak di bawah umur di putus oleh Hakim menggunakan dakwaan alternatif ketiga yakni pasal 506 KUHP dengan unsur “menarik keuntungan dari perbuatan cabul” dirasa kurang tepat. Sebagaimana putusan hakim yang telah dipaparkan di atas bahwa perbuatan terdakwa merupakan kategori kejahatan perdagangan orang sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahnun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang yaitu pasal 2, 10, 13, 15, 17. Kedua, dalam perspektif Hukum Pidana Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Metro No. 12/Pid.Sus/2019/PN.Met merupakan kategori raqabah yang artinya perbudakan, hamba sahaya, atau orang yang dimiliki oleh orang lain yang lebih berkuasa sehingga dapat diperjual belikan. Dalam hal ini sanksi yang dijatuhkan kepada terdakwa adalah sanksi ta’zir kerena berdasarkan ijtihad hakim. Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka disarankan: pertama, kepada aparat penegak hukum terutama kepada majelis hakim sebagai pihak yang memutus suatu perkara, agar lebih memepertimbangkan fakta-fakta yuridis yang diajukan di depan persidangan atau lebih mempertimbangkan segala aspek hukum agar hukuman yang akan dijatuhkan sesuai dengan akibat yang ditimbulkan demi mencapai rasa keadilan dan kemaslahatan umat. Kedua, kepada hakim dalam memutus suatu perkara hendaknya menerapkan asas lex specialis derogat legi generali, supaya lebih memberikan efek jera kepada pelaku. Ketiga, untuk masyarakat agar turut serta mencegah dan melapor apabila mengetahui praktik-praktik serupa serta lebih meningkatkan kewaspadaan dan kepedulian terhadap orang-orang sekitar agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.