Analisis fiqh siyasah terhadap implementasi putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-XII/2014 di Kabupaten Jombang: analisis hukum terhadap PERDA Kabupaten Jombang No.2 Tahun 2012 tentang tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Prasetia, Dwi Febrian Putra (2020) Analisis fiqh siyasah terhadap implementasi putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-XII/2014 di Kabupaten Jombang: analisis hukum terhadap PERDA Kabupaten Jombang No.2 Tahun 2012 tentang tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabya.

Text Dwi Febrian Putra Prasetia_C95216064.pdf Download (1MB)

Abstract

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini yakni menggunakan teknik pengumpulan data lapangan dan pengumpulan data kepustakaan. Selanjutnya data disusun dan dianalisis melalui pengamatan dari fakta-fakta yang ada di lapangan untuk menggali dan mendapatkan data tentang Implementasi Putusan MK No.46/PUU-XII/2014 tentang Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Jombang. Penulis tertarik untuk meneliti permasalahan yang ada di Kabupaten Jombang sehingga penulis mencoba meneliti kasus itu dalam perspektif Siya ̅sah Maliyah. Setelah berlakunya Putusan MK No.46/PUU-XII/2014, maka segala regulasi penetapan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi juga ikut berubah dan menjadi kewenangan masing-masing daerah. Bentuk pengendalian menara telekomunikasi berupa pengawasan dan pengendalian terhadap objek Retribusi dan lokasi menara telekomunikasi secara berkala. Namun dalam penelitian yang penulis lakukan, di Kabupaten Jombang belum didapati regulasi terkait tata cara mengukur penggunaan jasa Pengendalian Menara Telekomunikasi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya serta penentuan tarif yang merata atas pengendalian menara telekomunikasi tanpa memperhatikan jenis konstruksi menara yang beragam. Segala regulasi terkait penetapan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Jombang memenuhi unsur fiqh siya ̅sah yakni terwujudnya keadilan serta diorientasikan untuk kemaslahatan umat. Pada akhir penulisan skripsi ini, maka saran dari penulis menyikapi penggunaan satu formulasi yang digunakan untuk penghitungan berbagai jenis tower perlu di revisi, saran dari penulis untuk Pemerintah Kabupaten Jombang sebaiknya menggunakan formulasi serta merumuskan regulasi baru atas pelaksana tugas Pengendalian Menara Telekomunikasi agar lebih efektif.

Statistic

Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Creators:	Creators Email NIM Prasetia, Dwi Febrian Putra febrianprasetia@gmail.com C95216064
Contributors:	Contribution Name Email NIDN Thesis advisor Yasin, Achmad achmadyasin650@gmail.com 2027076702
Subjects:	Hukum > Hukum Tata Negara Retribusi Daerah
Keywords:	Tarif retrebusi pengendalian Menara Telekominukasi; PERDA Kabupaten Jombang No.2 Tahun 2012; Putusan MK No.46/PUU-XII/2014 di Kabupaten Jombang
Divisions:	Fakultas Syariah dan Hukum > Hukum Tata Negara Islam
Depositing User:	Dwi Febrian Putra Prasetia
Date Deposited:	19 Nov 2020 05:50
Last Modified:	19 Nov 2020 05:50
URI:	http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/45113

Actions (login required)

View Item