Analisis hukum pidana islam terhadap sanksi tindak pidana menjual narkotika: studi putusan nomor :32/Pid.Sus/2019/PT.DKI

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Siroj, Said Aqiel (2020) Analisis hukum pidana islam terhadap sanksi tindak pidana menjual narkotika: studi putusan nomor :32/Pid.Sus/2019/PT.DKI. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Said Aqiel Siroj_C93216105.pdf
Download (2MB)

Abstract

Penelitian yang berbentuk skripsi berjudul “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Peredaran Narkotika Studi Putusan
(32/PID.SUS/2019/PT.DKI)” ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan bagaiamana sanksi yang diberikan oleh hakim terhadap tindak pidana peredaran Narkotika Studi Putusan : (32/PID.SUS/2019/PT.DKI) dan Bagaimana tinjauan hukum pidana islam terhadap sanksi yang diberikan hakim pada kasus tindak pidana peredaran narkotika Studi Putusan : (32/PID.SUS/2019/PT.DKI). Metode penelitian ini menggunakan bentuk metode deskriptif analisis. Data penelitian diperoleh dari direktori putusan hakim nomor (32/PID.SUS/2019/PT.DKI). Alur pembahasan dari skripsi ini menggunakan deduktif yakni penulis membahas tentang putusan hakim nomor: (32/PID.SUS/2019/PT.DKI) dalam melihat latar belakang putusan tersebut tidak sesuai Undang-undang yang ada. UU No.35 Tahun 2009 tentang narkotika dan Hukum Islam dapat digunakan untuk menganalisis putusan hakim nomor: (32/PID.SUS/2019/PT.DKI). Proses penelitian menemukan bahwa putusan hakim nomor (32/PID.SUS/2019/PT.DKI) tidak sesuai ketentuan yang ada dalam UU No.35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dalam putusan tersebut hakim memutuskan bahwa terdakwa dalam melakukan tindak pidana peredaran narkotika dan dihukum dengan hukuman penjara selama 3 tahun dan denda sebesar satu milyar rupiah, padahal yang ada UU No.35 Tahun 2009 tentang narkotika hukuman bagi tindak pidana peredaran narkotika paling ringan 5 tahun penjara. Penelitian memiliki kesimpulan hakim dalam memutus perkara ini tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu UU No.35 Tahun 2009 tentang narkotika. Saran yang terdapat penelitian ini ditujukan untuk aparat penegak hukum terutama hakim agar memutus suatu perkara berdasarkan ketetuan yang berlaku di Indonesia.