Rekontekstualisasi moderatisme Islam dan ide kebangsaan K.H. Achmad Shiddiq dalam Perspektif Hermeneutika Jorge Gracia

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Andene, Kuri (2021) Rekontekstualisasi moderatisme Islam dan ide kebangsaan K.H. Achmad Shiddiq dalam Perspektif Hermeneutika Jorge Gracia. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Kuri Andene_E91216056.pdf
Download (2MB)

Abstract

K.H. Achmad Shiddiq adalah salah satu ulama Nusantara yang cukup diakui integritas dan kredibilitas keilmuannya, utamanya tentang khazanah keilmuan moderasi Islam yang berwawasan kebangsaan sampai saat ini masih diabadikan dalam naskah khittah NU 1926 dan masih dijadikan sebagai pijakan hidup beragama, berbangsa dan bernegara dalam organisasi NU. Namun beberapa aspek ide atau pemikiran K.H. Achmad Shiddiq yang termaktub dalam naskah Khittah NU 1926 walaupun sudah banyak dibahas oleh para akademisi maupun cendikiawan muslim tetapi tidak semuanya tuntas tereksplorasi ide-ide tersembunyi dibalik naskah Khittah tersebut. Skripsi ini bukan bermaksud untuk mengulang kembali pembahasan sebagaimana yang sudah pernah dikaji oleh para akademisi tersebut. Namun tujuan dari skripsi ini adalah untuk mengungkap makna baru yang tersembunyi dibalik pemikiran K.H Achmad Shiddiq dengan menggunakan teori hermeneutika Jorge Gracia sebagai pisau analisis. Temuan dalam skripsi ini menunjukkan bahwa pemikiran K.H Achmad Shiddiq memberikan angin segar terhadap pembaharuan makna moderasi dan cara pandang kebangsaan dalam konteks Indonesia saat ini (kontemporer). Adapun pembaharuan makna yang dimaksud salah satunya adalah memandang konsep moderasi Islam sebagai sebuah sikap atau cara pandang keagamaan dan bukan sebagai sebuah aliran atau ajaran baru yang keluar dari syariat Islam. Sehingga Istilah Islam moderat tidak lagi dimaknai secara peyoratif dan menyimpang. Sedangkan dalam pemikiran kebangsaan terungkap makna yang mengindikasikan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai salah satu bentuk negara Islami ke dalam bentuk negara nasional (nation state) dan hal itu selaras dengan syariat Islam yang hanya mewajibkan adanya sebuah negara tanpa harus ada bentuk formal seperti khilafah dan segala derivasinya.