Tinjauan fiqh Siyasah dan undang-undang No. 8 Tahun 2011 terhadap Judicial Review rancangan undang-undang yang belum diundangkan

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Falah, Mochamad Fajrul (2019) Tinjauan fiqh Siyasah dan undang-undang No. 8 Tahun 2011 terhadap Judicial Review rancangan undang-undang yang belum diundangkan. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Moch Fajrul Falah_C95214053.pdf
Download (4MB)

Abstract

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deduktif dimana data penelitiannya dihimpun melalui studi kepustakaan dan arsip Putusan dengan menggunakan pendekatan terhadap masalah-masalah yang diteliti dengan cara meninjau dari segi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta bahan hukum lainnya. Data yang berhasil dihimpun, dianalisis dengan metode analisis deskriptif menggunakan sudut pandang fiqh siya>sah dan Undang-Undang No. 8 Tahun 2011. Hasil penelitian menjelaskan bahwa: pertama, kewenangan Mahkamah Konstitusi menguji rancangan Undang-undang yang belum diundangkan tidak menyalahi peraturan yang ada. Rancangan Undang-undang dapat dijadikan sebagai objek pengujian karena memiliki kekuatan hukum kuat untuk menjadi Undang-Undang sesuai dengan penjelasan dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011. Kedua, Tinjauan fiqh siya>sah dan Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi menguji rancangan Undang-undang yang belum diundangkan, apabila melihat iposisi idan kewenangan iyang idijalankan oleh Mahkamah Konstitusi sarat idengan pengawasan iyang idijalankan ioleh wila>yah ial-maza>lim. Dimana sama-sama berwenang melakukan pengawasan pelanggaran terhadap ipejabat pemerintahan iinti serta ketidaksesuaian Undang-Undang tertentu dengan konstitusi negara. Kewenangan judicial review oleh Mahkamah Konstitusi adalah kewenangan yang memang seharusnya diberikan dalam rangka menjaga konstitusi negara. Sejalan dengan kesimpulan di atas, hendaknya pejabat Mahkamah Konstitusi agar mengembangkan metode-metode penafsiran judicial review Undang-undang, sehingga dapat menghasilkan putusan yang bernilai hukum kuat dan dapat dijadikan landasan dalam penelitian, serta para pembaca yang akan meneliti dengan tema serupa agar menggali lebih dalam putusan-putusan yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi terkait judicial review Rancangan undang-undang guna mendapatkan perbandingan data pertimbangan pengambilan keputusan yang akan memperkaya materi penelitian yang dilakukan.