This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Haqiqi, Moh. Da'i Ariful (2021) Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Larangan Kampanye Politik bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) menurut Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS). Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.
![[img]](https://digilib.uinsa.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
Moh. Da'i Ariful Haqiqi_C95216121.pdf Download (2MB) |
Abstract
Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan karena data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh dari Peraturan Pemerintah, al-quran terjemah, buku yang terkait dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen merupakan salah satu cara pengumpulan data dalam bentuk sumber tertulis. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan pola pikir deduktif merupakan cara berfikir dengan menjelaskan hal-hal yang umum dan selanjutnya dikaitkan dengan hal-hal yang khusus. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pertama, Pasal 4 ayat 12 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 mengatur tentang larangan kampanye politik bagi PNS. Apabila larangan tersebut dilanggar oleh PNS maka dikenai sanksi berupa hukuman disiplin sedang dari Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan Pasal 12 ayat 6 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Pasal 7 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 mengatur hukuman disiplin sedang berupa: Penundaan kenaikan gaji secara berkala selama 1 tahun; Penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun; dan Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun. Kedua, Larangan kampanye politik bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS sesuai dengan fiqh siyasah dalam bidang siyasah dusturiyah karena mengkaji tentang penetapan hukum (tashri’iyah) oleh lembaga legislatif, peradilan (qada’iyah) oleh lembaga yudikatif dan administrasi pemerintahan (idariyah) oleh birokrasi atau eksekutif. Dalam bidang siyasah dusturiyah terhadap peraturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah yang ditujukan kepada PNS bertujuan untuk membentuk PNS yang adil, amanah, berakhlak mulia dan berbudi pekerti yang luhur, dapat menjalankan bidang pekerjaannya secara profesional serta tanggung jawab. Sejalan dengan kesimpulan tersebut, maka penulis menyarankan kepada setiap PNS untuk wajib senantiasa menegakkan dan menerapkan perilaku disiplin dalam pribadinya dengan senantiasa menaati peraturan yang ada di Instansi sehingga dapat membuktikan kerja yang bagus dengan memprioritaskan penyempurnaan pelayanan yang sangat berarti sehingga dapat dirasakan manfaatnya untuk kepentingan masyarakat dan jangan sampai melanggar peraturan agar tidak dikenai sanksi sehingga tidak merugikan dirinya.
Statistic
Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Creators: |
|
||||||||
| Contributors: |
|
||||||||
| Subjects: | Fikih > Fikih Siyasah Hukum > Hukum Tata Negara Politik |
||||||||
| Keywords: | Larangan Kampanye Politik bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS); Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS; berpolitik untuk PNS. | ||||||||
| Divisions: | Fakultas Syariah dan Hukum > Hukum Tata Negara Islam | ||||||||
| Depositing User: | Moh. Da'i Ariful Haqiqi | ||||||||
| Date Deposited: | 22 Feb 2021 10:11 | ||||||||
| Last Modified: | 22 Feb 2021 10:11 | ||||||||
| URI: | http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/46593 |
Actions (login required)
 |
View Item |
