Analisis yuridis terhadap kebijakan kepala KUA Sukosewu terkait peniadaan Rafak bagi calon mempelai yang Menikah pada Tanggal 28 Ramadhan 1441 Hijriah di Masa Pandemi Covid-19

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Huda, Ahmad Nur (2021) Analisis yuridis terhadap kebijakan kepala KUA Sukosewu terkait peniadaan Rafak bagi calon mempelai yang Menikah pada Tanggal 28 Ramadhan 1441 Hijriah di Masa Pandemi Covid-19. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Ahmad Nur Huda_C91217039.pdf
Download (2MB)

Abstract

Data yang terkumpul dalam penelitian diperoleh dari jawaban interviu serta dokumentasi. Setelah data-data yang dibutuhkan terkumpul selanjutnya diolah memakai teknik deskriptif analisis dipadu dengan pola pikir induktif. Analisis deskriptif ini menjelaskan apa saja faktor yang menjadi alasan diambilnya kebijakan ditiadakan rafak oleh KUA Sukosewu bagi calon mempelai yang menikah pada tanggal 28 Ramadhan 1441 Hijriah (nikah malem songo) di masa pandemi covid-19, kemudian menganalisisnya secara yuridis dalam perspektif Peraturan Menteri Agama No.20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ada beberapa alasan Kepala KUA Sukosewu dalam mengambil kebijakan meniadakan rafak. Diantara alasan-alasan tersebut adalah karena secara tiba-tiba Kepala KUA menerima Surat Edaran yang baru dari Dirjen Bimas Islam terkait dibukanya kembali pelayanan nikah, jumlah pendaftar kehendak nikah di malem songo mencapai 32 pasangan dengan waktu yang sudah dekat pelaksanaan akad, membludaknya penyebaran covid-19 tidak dimungkinkan dilaksanakan rafak secara langsung karena dikawatirkan akan terjadi penyebaran covid-19 di lingkungan KUA Sukosewu. Mengenai kebijakan peniadaan pemeriksaan/rafak ini bertentangan dengan pasal 5 PMA No.20 Tahun 2019 mengenai pencatatan nikah, meskipun secara hukum perkawinan tetap dianggap sah karena rafak bertujuan untuk mengecek ulang dokumen nikah dari calon pengantin dan wali. Dengan demikian apabila persyaratan dokumen nikah sudah terpenuhi, maka perkawinan dapat dilaksanakan dengan sah. Dengan adanya kebijakan peniadaan rafak dalam pencatatan perkawinan ini, maka diharapkan Kantor Urusan Agama mampu memberi alternatif penyelesaian terhadap penanganan kasus seperti ini seiring kemajuan zaman. Maka dengan demikian akan tercapai ketertiban dan kemaslahatan pencatatan perkawinan bagi calon pengantin maupun pegawai pencatat nikah sendiri.