Analisis hukum islam dan yuridis terhadap pertimbangan hakim dalam penyelesaian sengketa Murabahah pada putusan pengadilan agama Mojokerto No. 1156/Pdt.G/2018/PA.Mr

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Amalia, Diza Alfi (2020) Analisis hukum islam dan yuridis terhadap pertimbangan hakim dalam penyelesaian sengketa Murabahah pada putusan pengadilan agama Mojokerto No. 1156/Pdt.G/2018/PA.Mr. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Diza Alfi Amalia C92216095.pdf
Download (2MB)

Abstract

Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui dokumentasi dan wawancara. Dokumentasi berupa putusan Pengadilan Agama Mojokerto yang selanjutnya dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola pikir induktif yaitu metode analisa data yang berangkat dari faktor-faktor yang bersifat khusus yakni pertimbangan hakim untuk ditarik kesimpulan secara umum. Peneliti menangkap fenomena melalui pengamatan lapangan kemudian menganalisisnya secara hukum islam dan yuridis.Hasil dari penelitian ini disimpulkan bahwa pertama: Perkara No.1156/Pdt.G/2018/PA.Mr menyatakan gugatan tidak diterima (Neit Onvantkelijk) disebabkan gugatan penggugat melanggar kompetensi relatif. Sehingga dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara adanya prinsip khusus yang dibuat oleh nasabah dan bank dalam akad Pembiayaan Al-Mura>bah}ah No.39 Pasal 15 ayat (2) yakni sepakat menyelesaikan perselisihan ke Pengadilan Negeri Surabaya. Diperkuat dengan asas lex specialis derogat lex generalis. Keputusan tersebut telah sesuai secara hukum formil, akan tetapi putusan majelis hakim menurut putusan Mahkamah Konstitusi 93/PUU-X/2012 tentang pengujian Undang-Undang no.21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yang memberikan opsi kepada Pengadilan Negeri untuk menyelesaikan perkara ekonomi syariah telah menimbulkan ketidakpastian hukum, sehingga penyelesaian perkara ekonomi syariah termasuk murabahah mutlak kewenangan absolut dari Pengadilan Agama. Kedua, menurut Hukum Islam implikasi akad murabahah dalam putusan 1156/Pdt.G/2018/PA.Mjk telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam maka nasabah dan bank harus mentaati peraturan yang telah dibuat dalam perjanjian.Dari kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran bahwa seharusnya nasabah lebih berhati-hati dalam mengajukan pembiayaan kepada bank dan membaca surat perjanjian dengan lebih teliti. Nasabah juga sebaiknya mampu mencermati resiko yang timbul pasca akad. Dan bagi majelis hakim seyogyanya lebih cermat dan teliti dengan memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012 dan memberi saran untuk menyelesaikan perkara secara litigasi ke Pengadilan Agama sesuai kompetensi relatif dan kompetensi absolut tentang perkara ekonomi syariah. Dan seharusnya Pengadilan Negeri menolak perkara ekonomi syariah tentang murabahah tersebut.