Analisis yuridis terhadap penetapan hak hadanah anak di bawah umur kepada ayahnya berdasarkan perjanjian pra-nikah: studi penetapan nomor 0973/Pdt.G/2017/PA.Kdl

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Rasyadi, Muhammad Ari Syahdi (2021) Analisis yuridis terhadap penetapan hak hadanah anak di bawah umur kepada ayahnya berdasarkan perjanjian pra-nikah: studi penetapan nomor 0973/Pdt.G/2017/PA.Kdl. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Muhammad Ari Syahdi Rasyadi_C91217059.pdf
Download (1MB)

Abstract

Dalam mengumpulkan data penelitian, teknik yang digunakan yakni dengan memperoleh data secara dokumentasi yang bersumber dari beberapa data dengan mencari penetapan Pengadilan Agama Kendal, yakni penetapan Nomor 0973/Pdt.G/2017/PA.Kdl. Selanjutnya dengan cara menduplikasi data tersebut, lalu berdasarkan data yang sudah didapat agar segera dianalisis menggunakan metode deskriptif serta dengan pola pikir deduktif, yaitu memaparkan dari keadaan bersifat umum kepada keadaan bersifat khusus. Berlandaskan dari hasil penelitian ini, menemukan fakta bahwasannya pada sengketa Nomor 0973/Pdt.G/2017/PA.Kdl mengenai penetapan hak hadanah anak yang jatuh kepada ayahnya berdasarkan perjanjian pra-nikah. Majelis Hakim telah memutuskan suami selaku ayahnya berhak memperoleh tanggung jawab hak hadanah yang diakibatkan oleh perceraian, setelah Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum berupa alat bukti akta perjanjian perkawinan dari suami atau ayah dari anak tersebut. Penelitian ini menjelaskan bahwa fikih dan Kompilasi Hukum Islam itu memberikan hak hadanah anak yang belum sampai pada mumayyiz atau belum mencapai umur 12 tahun kepada ibunya. Namun pada penetapan Pengadilan Agama Kendal Nomor 0973/Pdt.G/2017/PA.Kdl. bahwa hak hadanah anak diserahkan kepada ayahnya berdasarkan perjanjian pra-nikah atau perjanjian perkawinan. Maka yang lebih diutamakan dalam hal ini adalah siapa yang lebih berhak guna menciptakan kemaslahatan dan keadilan bersama. Berlandaskan penjelasan di atas, saran yang perlu disampaikan adalah ketika terjadi perebutan hak asuh anak pasca perceraian hendaknya diselesaikan secara kekeluargaan lebih dahulu. Terlebih lagi mengenai perjanjian perkawinan yang di dalamnya tercantum seseorang yang berhak untuk melaksanakan pengasuhan anak ketika terjadi perceraian. Bila tidak memungkinkan untuk itu maka sebaiknya bisa mengambil langkah hukum pada pengadilan di daerah masing-masing.